Pendidikan GOTAG
Charles Honoris
Berita
Foto (56)
-
Ke Wisma Atlet, Pimpinan Komisi IX DPR Cek Kesiapan Skenario Terburuk Gelombang Kedua Covid-19
Charles Honoris meninjau kesiapan Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam rangka menghadapi skenario terburuk penyeba
-
Komisi IX: Vaksinasi Covid-19 Harus Dibarengi Protokol Kesehatan Ketat Jika Tak Ingin Seperti India
Charles Honoris meminta pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk menyikapi secara serius perihal peningkatan kasus Covid-19 di dunia
-
Komisi IX Apresiasi Keterbukaan Menkes soal Terkendalanya Pasokan Vaksin Covid-19 ke Indonesia
Menurutnya, kendala ini tak terhindarkan karena Indonesia mengandalkan suplai vaksin dari negara-negara produsen lain.
-
Komisi IX Berharap Lebih Banyak Lagi Swasta Gotong Royong Bantu Vaksinasi Covid-19
Komisi IX DPR mendorong lebih banyak lagi pihak swasta untuk bergotong royong bersama pemerintah melaksanakan vaksinasi Covid-19.
-
Sempat Viral Karena Antrean Mengular, Vaksinasi Lansia RSUD Kembangan Dipantau Komisi IX DPR
Dari masuk sampai keluar (RSUD) kurang lebih 1 jam. Tiga puluh menit untuk observasi dan 30 menit lagi untuk proses sampai divaksin
-
Imlekan Bareng Banteng, PDIP Dinilai Partai yang Berkomitmen Jaga Keberagaman
Charles Honoris menilai hanya PDI Perjuangan (PDIP) partai politik yang menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga keberagaman.
-
DPR Suarakan Insentif Juga Diberikan keTukang Gali Kubur Hingga Pemandi Jenazah
Rapat dengan Menkes Budi Gunadi Sadikin, DPR usul insentif tak hanya untuk nakes, tapi juga tukang gali kubur hingga pemandi jenazah.
-
Komisi IX DPR Usul ke Menkes Agar Tukang Gali Kubur dan Petugas Pemandian Jenazah Diberi Insentif
Komisi IX DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Selasa (9/2/2021).
-
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Dijabat Charles Honoris
Komisi IX DPR RI telah menetapkan politikus PDI Perjuangan Charles Honoris menjadi Wakil Ketua Komisi IX DPR RI untuk menggantikan Sri Rahayu.
-
Hadapi Krisis, Politikus PDIP Tawarkan Konsep Tri Sakti Bung Karno
Charles menggarisbawahi bahwa eksistensi kepribadian bangsa Indonesia tengah diuji dengan kehadirab ideologi yang datang dari luar.
-
Anggota Komisi I DPR: Pemanggilan Dubes China Harus Bahas Pelanggaran HAM terkait Kematian ABK WNI
Pemerintah Indonesia harus mendesak pemerintah China untuk menerapkan standar perlindungan pekerja dan perlindungan HAM sesuai standar universal.
-
TNI-Polri Perlu Dilibatkan Atur Social Distancing di Masyarakat
Dia berharap TNI-Polri dapat hadir di tempat-tempat umum agar social distancing tak sekedar menjadi imbauan.
-
Pemerintah Diminta Kerjasama dengan Korea Selatan dan Singapura untuk Perangi Virus Corona
Berkaca pada pengalaman Korsel, Charles menilai cara paling efektif memerangi wabah virus corona
-
Selain Tiongkok, Anggota DPR Ini Minta Pemerintah Larang Masuk Traveler dari Iran, Korea, dan Italia
Pembatasan ini bisa dimulai dari tiga negara lain dengan penyebaran virus corona tercepat di luar Tiongkok yakni Iran, Korea, dan Italia.
-
Pemerintah Diimbau Jamin Kerahasiaan Identitas Pasien Virus Corona Seperti Singapura dan Jepang
Charles Honoris mengatakan pemerintah seharusnya memberikan perlindungan hak atas privasi seperti kerahasiaan identitas terkait penanganan corona.
-
Politikus Golkar: Pemerintah sudah Paralel dengan Prosedur Pencegahan yang Diterapkan WHO
Dia berharap, pemerintah bersikap profesional dan taat prosedur dalam melakukan masa observasi selama 14 hari bagi para WNI dari Wuhan di Natuna.
-
Helmy Yahya Dicopot, Anggota Komisi I DPR: Bebas Tugaskan Dewan Pengawas TVRI!
"Kalau menurut saya, dewan pengawas sudah tidak melakukan tugasnya dengan baik. Karena itu, saya mengusulkan agar dibebastugaskan."
-
Anggota Komisi I DPR RI Usul Dewan Pengawas TVRI Dibebastugaskan
Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris menilai Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI tidak menjalankan tugasnya secara baik
-
Anggota Komisi I Minta Pemerintah Hentikan Sementara Bebas Visa Warga China
Dalam keadaan darurat seperti ini, menurut dia, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya.
-
Anggota DPR: Belum Ada Urgensi Pembentukan DKN
Charles Honoris membeberkan, wacana adanya DKN sebenarnya sudah pernah digulirkan melalui Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas
