TAG
buruh
Berita
Foto (378)
-
RPMK Kemasan Rokok Polos Ancam Kesejahteraan Buruh di Industri Rokok Tembakau
Serikat pekerja menilai RPMK kemasan rokok polos berisiko menekan kesejahteraan buruh, terutama di wilayah dengan banyak pekerja industri tembakau.
-
Wamenaker ke Kurator Sritex: Jangan Main-main Kecuali Berani Berhadapan dengan Puluhan Ribu Buruh
Immanuel Ebenezer Gerungan berpesan kepada kurator yang ditunjuk untuk menangani proses pailit PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex).
-
Terima Perwakilan Serikat Pekerja, Wamenaker Tegaskan Komitmen Terus Perjuangkan Kesejahteraan Buruh
Wamenaker menegaskan komitmen negara untuk terus memperjuangkan kesejahteraan pekerja/buruh, sejalan dengan pesan yang disampaikan Prabowo.
-
Pengusaha Sebut Putusan MK Soal UU Cipta Kerja Ganggu Target Prabowo Kejar Ekonomi Tumbuh 8 Persen
MK meminta pembentuk UU, yakni DPR dan pemerintah menyusun UU Ketenagakerjaan baru dalam waktu maksimal dua tahun.
-
Buruh KSPSI dan KSPI Tuntut Pemerintah Patuhi Putusan MK: Jangan Coba-coba Bermain
Andi Gani meminta Pemerintah tak main-main dengan buruh dalam mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
-
Buruh Tolak Usulan Soal Kenaikan Upah Berdasarkan Jenis Industri
ikat buruh menolak usulan Kementerian Ketenagakerjaan soal penghitungan upah di mana pembagian nilai alpha berdasarkan jenis industri.
-
Buruh Akan Mogok Nasional 19-24 Desember Jika Gagal Capai Kesepakatan Upah Minimum Tahun 2025
Buruh akan menggelar aksi mogok nasional pada 19-24 Desember 2024 terkait penetapan upah minimum buruh tahun 2025.
-
Pimpinan DPR Tegaskan PP 51 Tentang Upah Minimun Tak Berlaku, Dasco: Supaya Tidak Ada yang Dirugikan
Dasco mengatakan, PP tersebut tak lagi berlaku seiring dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023.
-
5 Juta Buruh Bakal Ikut Aksi Mogok Nasional Serempak Seluruh Indonesia, 15 Ribu Pabrik Terdampak?
Buruh yang terlibat aksi mogok nasional ini disebut sebanyak 5 juta orang, yang terdiri dari 15 ribu pabrik di seluruh Indonesia.
-
VIDEO WAWANCARA EKSKLUSIF PHK Tidak Lagi Bisa Dilakukan Hanya Melalui Pesan WA dan Sepihak
"Jadi panjang nggak seenak-enaknya PHK cukup pakai WA 'jangan datang lagi', security melarang, gerbang ditutup, dikasih pengumuman. Itu nggak bisa."
-
Kerja 8 Bulan, Masih Karyawan Kontrak, Rahmat Ayah 3 Anak Tewas Kebakaran di Perusahaan Pakan Ternak
Banting tulang demi keluarga, Rahmat pernah ngamen dan jadi buruh kasar di pasar kini ayah 3 anak itu tewas dalam kebakaran di perusahaan pakan ternak
-
Buruh Ancam Mogok Nasional Jika Pemerintah Langgar Putusan MK Soal Pengupahan: Setop Produksi
KSPI berharap dapat menemui Presiden Prabowo Subianto untuk membahas soal keputusan Mahkamah Konstitusi soal Undang-Undang Cipta Kerja.
-
KSPI Ajak Pemerintah dan Pengusaha Rumuskan Formula Kenaikan Upah 2025
Soal penetapan UMP yang tercantum pada Pasal 81 angka 28. Poin itu, mengubah soal indeks tertentu alias nilai alfa.
-
Buruh Yakin Prabowo Bakal Restui Kenaikan Upah 2025 Sebesar 10 Persen: Dia Seorang Kesatria
Jika masih tetap memakai PP 51 untuk menetapkan besaran upah di tahun depan, pemerintah dan pengusaha akan berhadapan dengan rakyat.
-
Said Iqbal Optimis Upah Buruh Tahun Depan Naik 10 Persen, Ini Hitungannya
Jika upah buruh mengalami kenaikan 8,7 persen maka kira-kira konsumsi akan naik di atas Rp 188 triliun.
-
Gugatan Dikabulkan Mahkamah Konstitusi, Said Iqbal: UU Cipta Kerja Selama Ini Merampas Hak-hak Buruh
Upah pada Omnibus Law ditentukan sepihak oleh pemerintah pusat, padahal tiap daerah kemampuannya beda-beda.
-
Usai Putusan Mahkamah Konstitusi Soal UU Cipta Kerja, Upah Dipastikan akan Berada di Atas Inflasi
Jika upah naik 8,7 persen, konsumsi bisa meningkat lebih dari Rp 188 triliun, dan dengan kenaikan 10 persen konsumsi dapat mendekati Rp 200 triliun.
-
Karangan Bunga dari Buruh Penuhi Mabes Polri dan Gedung Mahkamah Konstitusi
Ratusan karangan bunga dari serikat buruh memenuhi Gedung Mabes Polri dan Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta.
-
MK Kabulkan Gugatan Buruh, Said Iqbal: Omnibus Law Masa Lalu Selamat Tinggal Klaster Ketenagakerjaan
Said Iqbal sebut Omnibus Law sudah masa lalu, selamat tinggal klaster ketenagakerjaan, ingatkan DPR jangan mengulang kembali seperti UU Pilkada.
-
Dikabulkannya Gugatan Buruh Terkait UU Cipta Kerja Jadi Momen Prabowo Perbaiki Kesejahteraan Pekerja
Keputusan MK perlu menjadi perhatian dari pemerintah untuk menyempurnakan lagi peraturan ketenagakerjaan dalam UU Ciptaker.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved