Pendidikan GOTAG
Bukhori Yusuf
Berita
-
MUI Minta Pengeras Suara Masjid Diatur Kembali, PKS: Pemerintah Tak Perlu Intervensi Nanti Kisruh
Pasalnya, jika pemerintah mengintervensi soal pengeras suara masjid, dikhawatirkan akan kembali terjadi kekisruhan.
-
Politisi PKS Sebut RUU IKN Bukan Suatu Hal yang Mendesak untuk Dibahas
Politisi PKS sekaligus Anggota Baleg DPR RI, Bukhori Yusuf menilai pembahasan RUU IKN bukanlah satu hal mendesak untuk dibahas saat ini.
-
PKS Dorong Kebijakan Anggaran yang Memihak bagi Penanganan Anak Yatim dan Piatu Imbas Pandemi
Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf mengaku prihatin dengan ribuan anak Indonesia yang menjadi yatim piatu setelah kedua orang tua
-
Anggota DPR Imbau Panitia Pelaksana Pemotongan Hewan Kurban Perhatikan Prokes
Panitia pemotongan hewan kurban diminta menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat saat pelaksanaan pemotongan hewan kurban.
-
PKS Setuju Nomenklatur RUU Larangan Minuman Beralkohol Dipertahankan
Bukhori Yusuf bersikeras mempertahankan nomenklatur “Larangan Minuman Beralkohol” dalam draf RUU Larangan Minuman Beralkohol
-
Anggota DPR Dorong Percepatan Vaksinasi Bagi Santri dan Kiai Selama PPKM Darurat
Bukhori mendesak Kementerian Agama (Kemenag) turut mengadvokasi ponpes supaya memperoleh prioritas dalam program percepatan vaksinasi pemerintah.
-
Anggota Komisi VIII Minta Perpres Soal Sanksi Denda bagi Penolak Vaksin Dicabut, Ini Alasannya
Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf kritik langkah pemerintah memberikan sanksi denda kepada masyarakat yang menolak divaksin
-
Soal Pembatalan Haji, Legislator PKS Kembali Sayangkan Keputusan Pemerintah yang Tergesa-gesa
Bukhori Yusuf menyesalkan pengumuman pemerintah yang kembali membatalkan keberangkatan haji tahun 2021, dia menilai pengumunan terllau tergesa-gesa.
-
279 Juta Data Warga Indonesia Bocor, Legislator PKS: Segera Usut dan Tindak!
Kepolisian diminta cepat mengusut tuntas pihak yang sengaja membocorkan dan memperjualbelikan data pribadi karena berpotensi menimbulkan kerugian.
-
Arab Saudi Bolehkan Ibadah Haji 2021, Pemerintah Didesak Segera Pastikan Izin dan Kuota Jemaah
Pemerintah Kerajaan Arab Saudi memastikan akan menggelar ibadah haji pada 2021 atau 1442 Hijriah.
-
Pemerintah Didesak Lebih Piawai Berdiplomasi Pastikan Penyelenggaraan Haji 2021
Sampai hari ini Kementerian Agama belum menerima kepastian mengenai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021 dari Kerajaan Arab Saudi.
-
Legislator PKS Pastikan Kenaikan Biaya Haji 2021 Tidak Akan Bebani Calon Jemaah
Legislator PKS Pastikan Kenaikan Biaya Haji 2021 Tidak Akan Bebani Calon Jemaah
-
Soal Ibadah Haji, Menag Yakin Presiden Jokowi Sudah Say Hello ke Kerajaan Saudi
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyebut, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah berupaya melakukan komunikasi dengan pemerintah Kerajaan Arab Saudi
-
Anggota DPR Usulkan Alternatif untuk Tekan Kenaikan Biaya Haji Tahun 2021
Ketua DPP PKS ini kemudian mengusulkan sejumlah opsi untuk menekan lonjakan biaya haji akibat pandemi yang secara langsung
-
Televisi Dilarang Tampilkan Dai dari Organisasi Terlarang, PKS: KPI Jangan Offside
Dalam poin 6 huruf d surat edaran itu, KPI menekankan pendakwah yang ditampilkan harus sesuai standar Majelis Ulama Indonesia (MUI).
-
Penyelenggaraan Ibadah Haji 2021 Belum Pasti, Presiden Jokowi Diminta Say Hello ke Raja Salman
Hingga saat ini, Kerajaan Arab Saudi belum memastikan jemaah asal Indonesia bisa atau tidaknya berangkat menunaikan ibadah Haji 1442H / 2021M.
-
PKS Kritik Pencabutan RUU Pemilu dari Prolegnas 2021
Terdapat beberapa catatan kritis Fraksi PKS terkait keputusan pemerintah dan mayoritas fraksi di DPR yang sepakat mengeluarkan RUU
-
Tanggapan Anggota DPR Ketika Keluarganya Dipermasalahkan Terima Vaksinasi Covid-19
Bukhori Yusuf nilai ada 3 alasan mengapa keluarga anggota DPR juga turut divaksin padahal bukan kategori pekerja publik.
-
Komisi Fatwa MUI Rapat Kehalalan Sinovac, PKS : Jangan Ada Tekanan
MUI hendaknya melaksanakan proses pemeriksaan kehalalan dengan tanpa tekanan, terutama memperhatikan hasil BPOM
-
Ragam Tanggapan Pasca Pembubaran FPI: dari MUI Sampai PKS, Fahri Hamzah dan GP Ansor
Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan menilai sebaiknya Front Pembela Islam (FPI) dibina oleh pemerintah.
