Pendidikan GOTAG
Baleg DPR
Berita
-
Fraksi PAN DPR Harap Baleg Segera Bentuk Panja RUU Pemilu
Politikus PAN Guspardi harap Baleg segera bentuk panja untuk RUU Pemilu karena RUU itu adalah sejarah baru, biasanya RUU Pemilu inisiatif pemerintah.
-
RUU Larangan Minuman Beralkohol - Mabes Polri Sebut 223 Kasus Kriminal Dilatarbelakangi Miras
RUU Larangan Minuman Beralkohol, Minuman beralkohol disebut Kepolisian RI, merupakan salah satu pemicu tindak kriminal
-
Pimpinan DPR : RUU Larangan Minuman Beralkohol Baru Tahap Penjelasan, Tak Perlu Disikapi Berlebihan
Sufmi Dasco mengatakan RUU Larangan Minuman Beralkohol sudah ada sejak periode DPR 2014-2019 dan baru tahan pembahasan,tidak perlu disikapi berlebihan
-
Ini Kata Pengusul RUU Larangan Minuman Beralkohol
RUU Larangan Minuman Beralkohol memberikan pengecualian untuk beberapa kegiatan atau tempat dalam mengonsumsi minuman beralkohol.
-
Ini 3 Fraksi di DPR yang Usulkan RUU Larangan Minuman Beralkohol
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Larangan Minuman Beralkohol diusulkan tiga fraksi di DPR yaitu PPP, PKS, dan Gerindra.
-
Setelah RUU Ciptaker, 2 RUU Kontroversial Kembali Dibahas DPR, Urus Beda Agama dalam 1 Keluarga
Baleg DPR kembali membahas 2 RUU kontroversi setelah RUU Ciptaker. Termasuk bahas beda agama dalam 1 keluarga.
-
Anggota Baleg DPR Khawatir RUU Ketahanan Keluarga Justru Timbulkan Perpecahan
Anggota Baleg Fraksi PDIP My Esti Wijayati khawatir RUU Ketahanan Keluarga justru timbulkan perpecahan.
-
Kontroversi UU Cipta Kerja, Baleg DPR: Pemerintah Tak Berniat Sengsarakan Rakyat
Polemik mengenai pengesahan Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja berikut isi pasal-pasalnya terus bergulir.
-
Dihapuskannya Pasal 46 dalam UU Cipta Kerja Mengundang Pertanyaan Publik
Namun, sesuai kesepakatan panja, pasal 46 tersebut dihapus seluruhnya dan dikembalikan ke undang-undang eksisting.
-
Berubah Lagi, Draf UU Cipta Kerja Kini Jadi 1.187 Halaman di Tangan Pemerintah
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya membenarkan ada perubahan halaman draf UU Cipta Kerja usai dipegang oleh pemerintah.
-
Pemerintah Bantah Sebut SBY Dalang Demo Rusuh, Politikus Demokrat Benny K Harman Bereaksi
Pemerintah tak menuduh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai dalang ricuh demo menolak Omnibus Law atau UU Cipta Kerja.
-
MK Sudah Terima Uji Materi Dari Serikat Pekerja, Baleg DPR: Tidak Ada Perubahan UU Cipta Kerja
Kedua orang tersebut berasal dari Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (DPP FSPS).
-
Fraksi PKS Akan Bentuk Tim Periksa Draf Final UU Cipta Kerja
mengantisipasi adanya pasal selundupan dalam UU Cipta Kerja yang baru disahkan, Fraksi PKS DPR RI akan membentuk tim pemeriksa.
-
Dokumen Final UU Cipta Kerja Belum Bisa Diakses Publik, Dikhawatirkan Masuknya Pasal Selundupan
Seorang pakar hukum tata negara menyebut sesuai aturan, dokumen itu wajib dibuka ke masyarakat begitu disetujui.
-
Aneh, Naskah UU Cipta Kerja Belum Rapi Tapi Sudah Disahkan DPR
Badan Legislasi (DPR) masih merapihkan naskah Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan saat Rapat Paripurna DPR, Senin (5/10/2020).
-
Sudah Disahkan DPR, Draf UU Cipta Kerja Ternyata Banyak Salah Ketik
Baleg DPR merupakan lembaga yang menyusun, membahas dan memutuskan apakah RUU layak diajukan untuk disahkan di sidang paripurna DPR menjadi UU.
-
Ini Nama-nama Pimpinan dan Anggota Baleg DPR, Mereka yang Bahas dan Setujui RUU Cipta Kerja
Di Baleg DPR, seluruh proses pembuatan RUU disusun, dibahas lalu diajukan untuk disahkan di Rapat Paripurna DPR.
-
Sosok Supratman Andi, Politikus Gerindra yang Pimpin Pembahasan RUU Cipta Kerja di Baleg DPR
Di Baleg DPR, seluruh proses pembahasan RUU dilakukan sejak diajukan hingga dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disetujui.
-
Baleg DPR dan Pemerintah Rapat 64 Kali untuk Setujui RUU Cipta Kerja
Baleg DPR dan pemerintah menggelar rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja sebanyak 64 kali, hingga disetujui pada tingkat I.
-
Baleg DPR Bantah Rapat Tengah Malam Buru-buru Bahas Omnibus Law Cipta Kerja
Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi menegaskan, pihaknya tidak kejar tayang dalam pembahasan RUU Cipta Kerja.
