Pendidikan GOTAG
APBD
Berita
-
Anggota DPRD DKI Fraksi Gerindra Wacanakan Bentuk Pansus Usut Pembobolan Bank DKI
Ia menyatakan pansus perlu dibentuk untuk menginvestigasi permasalahan yang sebenarnya terjadi di perusahaan BUMD DKI itu
-
William Ultimatum Anies Baswedan, Buntut Polemik APBD DKI Jakarta
Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PSI William Aditya Sarana mengultimatum Gubernur Anies Baswedan terkait polemik APBD DKI Jakarta.
-
Soal Temuan PSI Terkait APBD DKI, Pengamat Sebut Sudah Tugasnya Dewan Lakukan Kritisi
Peneliti IBC, Roy Salam mengapresiasi upaya PSI membuka kejanggalan di KUA PPAS DKI untuk tahun anggaran 2020
-
Di Balik Mundurnya 2 Pejabat Pemprov DKI Jakarta di Tengah Polemik RAPBD
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Edy Junaedi dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sri Mahendra mengundurkan diri
-
Anggarkan 1,1 Triliun untuk Bangun Trotoar, Kadis Bina Marga DKI Sebut untuk Fasilitasi Masyarakat
Kadis Bina Marga berikan penjelasan terkait anggaran dana pembuatan trotoar yang capai Rp 1,1 triliun
-
Sejumlah Anggaran Rancangan APBD DKI Jakarta 2020 Tuai Polemik, Dua Kepala Dinas Nyatakan Mundur
Ditengah polemik sejumlah anggaran dalam Rancangan APBD DKI Jakarta 2020, dua pejabat di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengundurkan diri.
-
Bercermin dari Kasus Lem Aibon, Wali Kota Jakbar Minta Anak Buahnya Lebih Teliti Menyusun Anggaran
Wali Kota Jakarta Barat Rustam Effendi meminta kepada semua jajarannya di Pemerintah Kota Jakarta Barat agar lebih teliti dalam menyusun anggaran.
-
Anggota DPRD DKI Fraksi PDIP Menawarkan Diri Bantu Anies Baswedan Sisir Usulan Anggaran KUA-PPAS
Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP Ima Mahdiah mengaku, pihaknya sempat menawarkan diri membantu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menyisir
-
Konfirmasi Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh, Terkait Lem Aica Aibon Rp 82 Miliar
Ramai dibicarakan warganet melalui media sosial Instagram dan Twitter, anggaran Lem Aica Aibon Rp 82 Miliar, Rabu (30/10/2019)
-
Murid Diberi 2 Kaleng Lem Aibon Perbulan, Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta: Itu Tidak Mungkin
Politisi PSI, William Saran berujar murid di Jakarta diberi 2 kaleng Lem Aibon perbulan, Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta: Itu Tidak Mungkin
-
PSI Pertanyakan Anggaran Lem Aibon Rp 82,8 Miliar untuk Murid, Data di Situs APBD Jakarta Hilang
William Sarana pertanyakan anggaran Lem Aibon untuk murid sekolah di APBD DKI Jakarta sebesar Rp 82,8 miliar. Begini keterangan Dinas Pendidikan.
-
Tito: Serapan Anggaran Tak Maksimal Bisa Berujung Gangguan Keamanan
Menurutnya hal tersebut menjadi tugas Mendagri sebagai pembina kepala daerah untuk mengarahkan belanja APBD.
-
Pilkada 2020 Terancam Ketersediaan Anggaran
Pihaknya menemukan ada 40 daerah, dimana Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota belum sepakat soal NPHD mereka.
-
Serapan Anggaran Pemprov DKI Jakarta Baru 57 Persen, Tito Akan Beri Hukuman
Tito menegaskan tak akan segan memberikan ‘hukuman sosial’ bagi pemda dengan serapan anggaran rendah.
-
Roby Arya Brata: Visi KPK soal Bebas Korupsi Keliru
Roby Arya Brata menyebut operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan tim penindakan KPK tidak menghasilkan apapun.
-
Perubahan APBD DKI 2019 Diketok Rp86 Triliun dari Semula Rp89 Triliun
Rinciannya, pendapatan daerah yang semula Rp 74.776.745.638.013 (Rp74,7 triliun) setelah perubahan menjadi Rp 74.997.497.375.481 (Rp74,9 triliun).
-
Besarnya Anggaran DKI Jakarta, Jadi Alasan Bekasi Mau Bergabung
Selain soal aspek anggaran, Bekasi dan Jakarta juga disebut punya kedekatan dari segi budaya, emosional dan topografi wilayah.
-
Anggaran Formula E Membengkak, Ini Penjelasan Ketua DPRD Jakarta
Ketua DPRD Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menjelaskan bahwa perubahan tersebut terjadi karena adanya pergerakan nilai tukar rupiah dengan poundsterling
-
KPK Perpanjang Masa Penahanan 4 Tersangka Korupsi Pengesahan APBD Lampung Tengah
Perpanjangan penahanan selama 30 hari berlaku mulai tanggal 28 juni 2019-27 Juli 2019.
-
Kemendagri Luncurkan Pedoman Penyusunan APBD 2020 bagi Pemda dan DPRD
Pedoman Penyusunan APBD ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019.
