Pendidikan GOTAG
Amendemen UUD 1945
Berita
-
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid: MPR Garda Terdepan Menjaga dan Menyelamatkan Konstitusi
Hidayat Nur Wahid tegas menyatakan bahwa tidak ada amendemen UUD NRI Tahun 1945 pada periode MPR saat ini (2019–2024).
-
LaNyalla: Amendemen Naskah Asli UUD 1945 Telah Menghilangkan Kekuasaan Elemen Non-Partisan
Ia menekankan pentingnya kesadaran publik untuk memikirkan masa depan Indonesia agar lebih baik.
-
Kelompok DPD RI di MPR RI Bahas Amendemen dan Pencalonan Presiden Independen
Usulan DPD RI tidak ada lagi ambang batas 20 persen dari perolehan suara sah secara nasional atau 25 persen dari perolehan kursi.
-
Fernando Sinaga: Amendemen adalah Solusi untuk Bikameral yang Setara dan Penguatan DPD RI
DPD RI pun sejatinya harus fokus pada agenda memperjuangkan sistem bikameral yang efektif dan setara.
-
Ketua MPR: PPHN Tidak Akan Kurangi Otoritas Presiden
“Sehingga ketentuan tentang presiden tetap sebagaimana diatur dalam UUD 1945 yang selama ini kita jalankan,” ucapnya.
-
Hasan Basri Sampaikan Pentingnya Amendemen ke-5 untuk Memperkuat Fungsi Legislasi DPD
Kewenangan DPD RI perlu diperkuat karena napas pembentukan DPD RI memiliki nilai fundamental dalam kegiatan bernegara.
-
Suharso Monoarfa: Penyusunan PPHN Perlu Tiga Mekanisme
Suharso Monoarfa menyebut setidaknya ada tiga mekanisme yang diperlukan untuk menyusun Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
-
Pimpinan MPR Beda Pandangan Soal Amendemen UUD 1945, Bamsoet: Akan Indah pada Saatnya
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meyakini rencana amendemen UUD 1945 akan menemukan jalan terang.
-
Soroti Rencana Amendemen Kelima UUD 1945, Andi Mattalatta: Tidak Ada Dasar dan Urgensinya
Menurutnya, selama ini perubahan UUD yang telah dilakukan adalah justru menjawab kritikan-kritikan terhadap UUD 1945 sebelum yang ada sekarang ini.
-
Demokrat: PPHN Cukup Diakomodir Lewat Undang-Undang
Syarief Hasan menegaskan partainya mendukung pendapat bahwa negara ini memerlukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
-
Yusril Sarankan Ketua MPR Tidak Terlalu Aktif Sosialisasi Amendemen UUD 1945
Pakar Hukum Tata Negara Prof Yusril Ihza Mahendra menanggapi wacana amendemen UUD 1945.
-
Amendemen UUD 1945 Dinilai Tidak Urgen
Wacana amendemen Undang-undang Dasar 1945 terus mengemuka belakangan ini.
-
Pakar Hukum Tata Negara: Rencana Amendemen Konstitusi oleh MPR Cacat Konsep dan Paradigma
Fahri Bachmid menilai rencana amendemen UU 1945 tidak bisa diputuskan secara terburu-buru, parsial, dan serampangan.
-
Politikus PKB: Mengamendemen UUD 1945 Tak Semudah yang Kita Bayangkan
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Yanuar Prihatin mengatakan wacana amendemen UUD 1945 sedang dibahas Badan Pengkajian MPR RI.
-
Sekjen PBB Sebut Jokowi Tolak Amendemen UUD 1945: Beliau Takut Melebar Kemana-mana
Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut menolak amendemen UUD 1945 baik secara terbatas ataupun terbuka.
-
Ramai-ramai Sepakat Amendemen Terbatas UUD 1945 Tak Miliki Urgensi
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyinggung perlunya pencantuman Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) lewat amendemen UUD 1945.
-
Fraksi NasDem: Amendemen UUD 1945 Harus Jadi Kebutuhan Rakyat, Bukan Elite
Gagasan amendemen konstitusi harus menjadi hasil musyawarah dengan kepentingan rakyat yang dijalankan oleh MPR.
-
Direktur Eksekutif Para Syndicate: Siapa yang Butuh Amendemen ? Ya Orang yang Berkuasa
Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo menilai tidak ada yang menjamin amendemen UUD 1945 hanya akan menghidupkan Pokok-Pokok Haluan Negara.
-
Formappi Nilai Tak Ada Konsep Terbatas dalam Amendemen UUD 1945
Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyoroti wacana amendemen terbatas UUD 1945 yang belakangan kembali mengemuka.
-
Lucius Karus Sebut Ketua MPR RI yang Paling Ngotot Perjuangkan Amendemen UUD 1945
Lucius Karus menilai Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) sebagai pihak yang paling 'ngotot' memperjuangkan amendemen terbatas UUD 1945.
