Pendidikan GOTAG
Al Araf
Berita
Foto (6)
-
Pergantian Panglima TNI, Presiden dan DPR Perlu Pertimbangkan Pendekatan Normatif dan Substantif
Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf menilai Presiden dan DPR perlu menggunakan pendekatan normatif dan substantif
-
Al Araf: UU TNI Menyiratkan Pergantian Panglima Perlu Melalui Pola Rotasi Antarmatra
Ia menjelaskan pola rotasi dalam jabatan Panglima TNI sudah dimulai sejak reformasi dan menjadi mandat UU TNI.
-
Anggota DPR Lebih Baik Sampaikan PR yang Perlu Dikerjakan Panglima TNI Baru
jauh lebih baik jika anggota DPR menyampaikan ke publik mengenai pekerjaan-pekerjaan rumah yang perlu dilakukan Panglima TNI baru dalam mendorong refo
-
Selain Ganti Pejabat, Panglima TNI Perlu Lakukan Langkah Hukum Kepada 2 Pelaku Kekerasan di Merauke
Al Araf menilai Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Thahjanto perlu melakukan langkah hukum kepada dua oknum anggota Satpom Lanud Johannes Abraham (JA)
-
Proses Pergantian Panglima TNI ke Depan Dinilai Cukup oleh Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Al Araf mengatakan proses pergantian Panglima TNI merupakan hak prerogatif presiden dan harus diuji dengan pertimbangan dari DPR RI.
-
Pola Rotasi Antarmatra Dinilai Lebih Baik Dalam Proses Pergantian Panglima TNI
Al Araf mengatakan Undang-Undang TNI sebenarnya cukup jelas menyiratkan proses pergantian Panglima TNI perlu dilakukan secara rotasi meski mandatnya
-
Labelisasi Teroris Terhadap KKB Dinilai Sebagai Cerminan Pendekatan Keamanan di Papua
Al Araf menilai labelisasi teroris terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai cerminan pendekatan keamanan di Papua.
-
Imparsial Sebut Kemajuan Teknologi Informasi Ikut Ubah Pergerakan Pelaku Terorisme
Al Araf mengatakan perkembangan teknologi dan arus cepat informasi telah memberi ketersediaan sumber daya dan metode baru bagi para pelaku teror.
-
5 Langkah Ini Perlu Dilakukan Pemerintah untuk Menyelesaikan Konflik di Papua
Pemerintah dinilai perlu melakukan desekuritisasi dengan melakukan penarikan pasukan non organik dari Papua.
-
Dugaan Keterlibatan Oknum Aparat atas Tewasnya Pendeta Yeremia Perlu Dintindaklanjuti Serius
Pemerintah dinilai perlu menindaklanjuti secara serius dugaan keterlibatan oknum aparat berdasarkan laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF)
-
Imparsial: TGPF Intan Jaya dan Komnas HAM Harus Pastikan Kasus Diproses Hukum Secara Adil
Sejumlah korban dalam peristiwa tersebut di antaranya seorang wara sipil bernama Badawi, dua anggota TNI yaitu Serka Sahlan
-
Pemerintah Ajak Diskusi Pihak yang Keberatan Dengan R-Perpres Pelibatan TNI Tangani Terorisme
Mahfud MD mengatakan pemerintah telah mengajak diskusi semua pihak yang keberatan dengan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelibatan TNI
-
Pemerintah dan DPR Didesak Buka Draft Rancangan Perpres Pelibatan TNI dalam Mengatasi Terorisme
pemerintah dan DPR harus menyampaikan draft rancangan Perpres yang sudah jadi tersebut ke publik.
-
Dua Istilah dalam Rancangan Perpres Pelibatan TNI Mengatasi Terorisme Ini Dinilai Janggal
Istilah penangkalan dan pemulihan dalam rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme dinilai janggal.
-
Koalisi Masyarakat Sipil Kritik Rencana Pembentukan Dewan Keamanan Nasional
Koalisi mempertanyakan pembentukan DKN dan meminta rencana tersebut dikaji kembali secara seksama dan mendalam.
-
Pansel Soroti Calon Pimpinan KPK yang Digugat ke Pengadilan Terkait Perkara BLBI
I Nyoman Wara, Auditor BPK, menegaskan sudah bekerja sesuai standar saat mengaudit perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
-
Sosiolog dan Pakar Hukum Dilibatkan dalam Tes Wawancara Capim KPK
Mereka yaitu sosiolog, Meutia Garni Rahman dan ahli hukum yang juga berprofesi sebagai pengacara, Luhut MP Pangaribuan.
-
Cegah Konflik Kepentingan, Pansel Pastikan Semua Capim KPK Lalui Tahapan Seleksi
Anggota Pansel KPK Al Araf mengatakan, semua pihak yang mendaftar akan mengikuti proses yang panjang dan masyarakat secara luas dapat mengikuti rekam
-
Imparsial: Aksi 22 Mei Suatu Upaya yang Gagal Karena Membaca Kondisi Objektif Tidak Utuh
Direktur The Indonesian Human Right Monitor (Imparsial) Al Araf menilai gerakan massa pada 22 Mei merupakan gerakan makar yang gagal.
-
Jokowi Tetapkan 9 Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK Periode 2019-2023, Ini Nama-namanya
Joko Widodo menetapkan sembilan anggota Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved