Pendidikan GOTAG
agraria
Berita
Foto (1)
-
100 Hari Kinerja Menteri Hadi Tjahjanto Disorot DPR, Junimart Girsang: Saya Belum Lihat Apa-apa
Wakil Ketua Komisi II DPR mengatakan, belum banyak perubahan di masa jabatan Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto.
-
Akibat Masalah Birokrasi, Serikat Petani Indonesia Ingin Reforma Agraria Langsung Diatur Presiden
Serikat Petani Indonesia menganggap pelaksanaan hal tersebut tidak optimal lantaran terhambat birokrasi yang ada.
-
VIDEO Ketua Ombudsman Sebut Lebih dari 18 Ribu Pengaduan di 2021: Tertinggi Soal Pertanahan
“Paling tinggi laporan masyarakat yang paling banyak keluhan sampai sekarang itu adalah bidang agraria tertinggi nomor satu,” kata Ketua Ombudsman RI
-
Ombudsman RI Terima Lebih dari 18 Ribu Pengaduan di 2021, Tertinggi Soal Pertanahan
Ia merinci, setidaknya ada lima laporan yang kerap dikeluhkan masyarakat kepada Ombudsman. Pertama sekaligus tertinggi adalah mengenai agraria.
-
Menteri Hadi Tjahjanto Akan Optimalisasi Pembangunan IKN dan Sekitarnya Melalui Reforma Agraria
Hadi Tjahjanto mendapat mandat untuk menjalankan Program Strategis Nasional (PSN) Reforma Agraria.
-
Pemerintah Serahkan Program Pemberdayaan Reforma Agraria Kepada Warga Sumberklampok Bali
Pemerintah menyerahkan program pemberdayaan masyarakat reforma agraria di desa Sumberklampok, kecamatan Gerokgak, kabupaten Buleleng Bali.
-
Sofyan Djalil Ungkap Modus Mafia Tanah, Datang Berpakaian Rapi Pura-pura Beli Tanah
Ia juga meminta masyarakat berhati-hati dengan sertifikat tanahnya, jika akan menjual tanah mereka.
-
Soroti Konflik Agraria, Ketua Umum Partai Ummat: Jangan Jadikan Bagi-bagi Sertifikat Sebagai Solusi
Ridho Rahmadi menilai pemerintahan di kepempimpinan Presiden Republik Indonesia (RI) Jokowi gagal mengelola konflik tersebut.
-
Perintah Jokowi kepada Polri: Jangan Sampai Ada Aparat Bekingi Mafia Tanah
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan komitmen penuh pemerintah untuk menyelesaikan konflik agraria yang ada di Tanah Air.
-
KSP Pastikan Pemerintah Konsisten Jaga Kolaborasi dalam Reforma Agraria
Sejauh ini, KSP sendiri telah menerima 1191 pengaduan konflik agraria, dimana 137 kasus diantaranya telah ditetapkan sebagai kasus prioritas
-
KSP Percepat Penyelesaian Konflik Agraria di Banyuwangi
Kantor Staf Presiden (KSP) berkomitmen akan segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait penyelesaian konflik agraria di Banyuwangi, Jawa Timur
-
Kementerian ATR Bikin Terobosan Peraturan Pemerintah Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan
Sekjen Kementerian ATR Himawan Arief Sugoto menyampaikan terobosan yang sudah dilakukan kementeriannya untuk mendukung Undaung-undang Cipta Kerja.
-
Polemik Lahan Ponpes Markaz Syariah FPI dengan PTPN, Ini Penjelasan Ahli Hukum Agraria
PTPN VII pun telah mengajukan surat somasi untuk FPI terkait keberadaan Ponpes Alam Agrokultural Markaz Syariah di Megamendung.
-
Menteri Agraria : Lima RPP Turunan UU Cipta Kerja yang Disiapkan Hampir Rampung
Pihaknya pun membuka ruang bagi siapa aja untuk memberi masukan atas RPP tersebut, agar nantinya menghasilkan PP yang sesuai harapan.
-
Fraksi PKB Terima Perwakilan Petani Sumut yang Gelar Aksi Jalan Kaki ke Jakarta
Rombongan petani itu lebih dahulu datang ke Jakarta untuk melakukan upaya advokasi atas konflik agraria yang mereka alami dengan pihak PTPN II.
-
Pembahasan RUU Omnibus Law Harus Disosialisasikan ke Publik
Ia berharap, jangan sampai RUU Omnibus Law hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja.
-
Tanah Mangkrak di Batam Disarankan untuk Kepentingan Rakyat
Wali kota Batam diminta tegas menyikapi banyaknya tanah mangkrak di kota tersebut.
-
Surya Tjandra Perintahkan Seluruh Kantor Pertanahan Dirombak
Wamen Surya Tjandra perintahkan para Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN mengubah tata letak kantor mereka.
-
Wamen Agraria dan Tata Ruang Surya Tjandra: Saya Bukan yang Gampang Dibohongi
Menjadi Wakil Menteri, membantu Menteri Agraria dan Tata Ruang serta Kepala Badan Pertahanan Nasional Sofyan Djalil.
-
Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Kritisi RUU Pertanahan
Dalam pandangan koalisi, RUU Pertanahan yang ada saat ini belum lah layak untuk disahkan oleh DPR RI.
