Pendidikan GOTAG
AD/ART
Berita
-
Tunjuk Yusril Gugat AD/ART Demokrat ke MA, Kubu Moeldoko: Supaya Politik Dinasti Tak Mendominasi
Partai Demokrat kubu Moeldoko atau KLB Deli Serdang diketahui mengajukan uji materi alias judicial review terkait AD/ART Partai Demokrat.
-
SBY Ungkap Keinginan Moeldoko, Ingin Jabatan Tinggi
Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkap keinginan Kepala Staf Presiden Moeldoko kepada jajarannya.
-
Gugat AD/ART Bukan Terobosan Hukum, Herzaky Pertanyakan Intelektualitas Yusril Ihza Mahendra
Partai Demokrat merasa heran Yusril Ihza Mahendra menggugat AD/ART partai berlambang mercy itu.
-
Partai Demokrat Gandeng Hamdan Zoelva Melawan Yusril Ihza Mahendra
DPP Partai Demokrat menunjuk mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva sebagai kuasa hukum, untuk melawan Yusril Ihza Mahendra yang mengguga
-
AD/ART Demokrat Digugat, Respons SBY: Moeldoko Tak Akan Berhenti Sebelum Capai Tujuannya
Herzaky mengatakan SBY merespons santai dan menyebut Moeldoko tak akan berhenti mengganggu sebelum mencapai tujuannya mengambil alih paksa Partai Demo
-
Benny Harman Yakin Terobosan Hukum Yusril Gugat AD/ART Partai Demokrat Bakal Ditolak MA
Mahkamah Agung (MA) bakal menolak gugatan yang diajukan kubu Moeldoko terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat 2020.
-
AD/ART Demokrat Digugat Yusril, SBY Singgung soal Hukum yang Mungkin Bisa Dibeli
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuat cuitan perihal hukum.
-
Sangat Tepat Langkah Kubu Moeldoko Ajukan Judicial Review terhadap AD/ART Demokrat
Fernando mengatakan hal ini harus dijadikan pembelajaran bagi semua partai politik, agar jangan sampai AD/ART partainya melampaui UU Partai Politik.
-
Demokrat Sayangkan Yusril Bela Moeldoko, Tercoreng Rekam Jejaknya sebagai Pejuang Demokrasi
Partai Demokrat menyayangkan keputusan Yusril Ihza Mahendra (YIM), yang menjadi kuasa hukum kubu Moeldoko untuk menggugat AD/ART Partai Demokrat ke Ma
-
Demokrat Tak Percaya Yusril Bersikap Netral: Dia Dapat Keuntungan dari Moeldoko
Rachland Nashidik menyoroti pernyataan Yusril Ihza Mahendra yang mengaku netral dalam polemik AD/ART Partai Demokrat yang bakal digugat kubu Moeldoko
-
Langkah Baru, Kubu Moeldoko Gandeng Yusril Ihza Mahendra Gugat AD/ART Partai Demokrat Era AHY
Advokat Yusril Ihza Mahendra dan Yuri Kemal Fadlullah membenarkan bahwa kantor hukum mereka IHZA&IHZA; LAW FIRM SCBD-BALI OFFICE mewakili kepentingan
-
Jhoni Allen cs Mangkir dari Sidang Perdana Gugatan AD/ART, Demokrat: Tak Menghormati Hukum
Pasalnya kata dia, yang melayangkan gugatan adalah pihak KLB, namun ternyata saat agenda sidang perdana yang bersangkutan tidak hadir.
-
Demokrat Kubu KLB: Ada 14 Pasal di AD/ART Partai Demokrat 2020 Langgar Ketentuan UU Parpol
Tak tanggung-tanggung, Rahmad mengatakan ada 14 Pasal dalam AD/ART itu yang melanggar UU Partai Politik.
-
Jhoni Allen Klaim KLB Partai Demokrat di Deli Serdang Sah, Ini Alasannya
Jhoni mengklaim, KLB Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang adalah sah dan dilaksanakan untuk memperbaiki permasalahan internal partai.
-
Diduga Palsukan Akta Otentik AD/ART dan Tulis SBY Jadi Pendiri Demokrat, AHY Dilaporkan ke Bareskrim
Tim Kuasa Hukum Mantan Sekjen Partai Demokrat Marzuki Alie, Rusdiansyah mendatangi Mabes Polri untuk melaporkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
-
Pengamat Politik: AD/ART Demokrat Diduga Sengaja Dirancang untuk Amankan Dinasti Cikeas
Diduga AD/ART Demokrat sengaja dirancang untuk mengamankan kepemimpinan AHY, dinasti Cikeas
-
Mubes Kosgoro 1957 Sah Sesuai AD/ART dan Keputusan Muspinas
Pelaksanaan Mubes Kosgoro 1957 pada masa pandemi Covid-19 dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan kesehatan peserta.
-
Tak Setuju Rekomendasi Fachrul Razi, Mahfud MD: Yang Bikin AD/ART FPI Minta Maaf karena Khilaf
Mahfud MD tegaskan tidak bisa isi AD/ART FPI yang sebut khilafah diganti dengan surat pernyataan bermaterai janji setia kepada Pancasila dan NKRI.
-
Dalam Acara ILC, Mahfud MD Beberkan Syarat FPI Dapatkan SKT: Masih Ada Selain Rekomendasi Menag
Menko Polhukam menyebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi Front Pembela Islam (FPI) untuk dapat memperpanjang Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
