TAG
Abdul Kadir Karding
Berita
Foto (9)
-
Resmikan Sekretariat Ikateksi Undip, Karding: Alumni Perguruan Tinggi Harus Berkontribusi ke Negara
Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Diponegoro (IKA Undip) Abdul Kadir Karding meresmikan Sekretariat IKA Teknik Sipil Undip di Grandhika City.
-
Anggota Komisi VII DPR Abdul Kadir Karding Soroti Rencana Revisi PP 109/2012, Ini Alasannya
rencana revisi Peraturan Pemerintah 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (PP 109/2012)
-
Anggota DPR: Pembelian BBM Bersubsidi dengan QR Lebih Solutif dan Tepat Sasaran
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, 95 persen penikmat solar bersubsidi adalah orang mampu.
-
IKA Undip: Pemilu 2024 Tidak Boleh Kalah oleh Politik Identitas
IKA Undip mengajak seluruh pihak untuk menghindari penggunaan politik identitas pada Pemilu 2024.
-
Terpilih Jadi Ketua Umum, Abdul Kadir Karding Inginkan IKA Undip Jadi Rumah Alumni
Karding juga akan melaksanakan program-program yang mendukung dalam memperkuat peran dan membangun brand IKA Undip luas dan positif
-
Soal Renovasi BRIN Rp6,1 Miliar, Anggota Komisi VII DPR: Cuma Cari Perhatian Megawati
Abdul Kadir Karding menilai proyek renovasi BRIN senilai Rp 6,1 miliar ini dilakukan demi mencari perhatian Megawati selaku Ketua Dewan Pengarah.
-
Kebakaran Tangki Kilang Cilacap, Pertamina Diminta Evaluasi Menyeluruh Sistem Keamanan
Tangki itu berisi komponen produk Pertalite sebanyak 31.000 kiloliter. Evaluasi diminta fokus mengenai tingkat keamanan.
-
Anggota DPR Minta Narasi Provokatif di Media Massa Soal Kasus di Merauke Dihentikan
Jangan sampai kejadian itu menimbulkan masalah lain, apalagi sampai melebar ke isu suku, agama, ras dan antargolongan.
-
Kunjungan Staf Kedubes Jerman ke Markas FPI Dinilai Kesalahan Fatal
Menurutnya, Kedubes Jerman harus meminta maaf kepada negara dan memberikan sanksi kepada stafnya yang melakukan kesalahan.
-
Politikus PKB Sebut Rekonsiliasi HRS dan Pemerintah Harus Sesuai Hukum, Tak Ada Kompromi
Politikus PKB Abdul Kadir Karding menyebut rekonsiliasi Habib Rizieq Shihab (HRS) dan pemerintah, tidak boleh melanggar hukum
-
Politikus PKB Sebut Rekonsiliasi Habib Rizieq Shihab dan Pemerintah Tak Boleh Langgar Hukum
Abdul Kadir Karding menyebut rekonsiliasi Habib Rizieq Shihab dan pemerintah tidak boleh melanggar hukum ataupun aturan yang berlaku di Indonesia.
-
Apresiasi Sikap Gatot Nurmantyo Tolak Halus Penghargaan dari Jokowi, Politisi PKS: Harus Kita Tiru
Politisi PKS mengapresiasi sikap Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang menolak halus penghargaan bintang Mahaputera dari Presiden Joko Widodo.
-
Politikus PKB : Habib Rizieq Shihab Seorang Politisi
Politikus PKB Abdul Kadir Karding menyebut Habib Rizieq Shihab (HRS) bukan sekadar ulama, tetapi juga merupakan seorang politisi.
-
DPR: Tidak Benar BIN Bentuk Pasukan Khusus Rajawali
Abdul Kadir Karding menegaskan tidak benar informasi yang menyebut Badan Intelijen Negara (BIN) membentuk pasukan khusus Rajawali.
-
'Kami Memang Sakit Hati, Rakyat Banyak tidak Bekerja, Pengangguran Meningkat, TKA Banyak yang Masuk'
Pihak-pihak yang tidak sependapat dengan KAMI agar menyampaikan pendapatnya secara ilmiah, bukan malah mencari sesuatu yang tidak membangun bangsa.
-
Politikus PKB: Deklarasi KAMI Bentuk Kecewa Jagoannya Kalah Pilpres
Pendeklarasian KAMI dapat dimaknai sebagai koalisi orang-orang yang kalah dalam Pilpres
-
Respons Politikus PKB Sikapi Keberadaan BIN di Bawah Presiden
Sebagian besar lembaga intelijen di dunia menurut dia bertanggung jawab langsung kepada kepala negara.
-
Amien Rais Bicara Kriteria Menteri, Politikus PKB: Kita Butuh Sosok yang Bisa Cepat Eksekusi
Dia menyaksikan sendiri bagaimana kehidupan masyarakat saat pandemi virus corona atau Covid-19 menjadi sangat memprihatinkan
-
Political Will Jokowi Kepada Papua Perlu Didukung Iklim Demokrasi yang Baik
Di era Jokowi, pemerintah sangat serius menyelesaikan masalah Papua secara tuntas yang secara simbolik ada perhatian serius terhadap Papua
-
Kemenkes dan Kominfo Diminta Edukasi Masyarakat untuk Cegah Menyebarnya Corona
masyarakat saat ini membutuhkan informasi yang utuh dan perlu ditunjukkan daerah berpotensi penyebaran virus corona.