Komisi X akan Panggil Plt Menpora Agung Laksono

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kondisi dunia sepakbola Indonesia masih dirundung awan gelap. Pasalnya, kisruh dualisme kepengurusan antara PSSI dan KPSI terus berlanjut. Bahkan kongres PSSI yang digelar di Palangkaraya tidak mendapat izin dari kepolisian.

Terkait kisruh tersebut, Komisi X akan memanggil Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Agung Laksono. Ketua Komisi X Agus Hermanto mengatakan pemanggilan tersebut akan dilakukan setelah pembahasan Rencana Kerja Anggaran Kementerian atau Lembaga (RKA-KL).

"Kita agendakan meminta Plt Kemenporan Agung Laksono sejauh mana permasalahan tersebut," kata Agus di Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/12/2012).

Agus mengatakan pihaknya bertugas untuk mengawasi kegiatan Kemenpora. Sedangkan PSSI tergabung dalam Kemenpora.

"Akan kita panggil minggu ini atau setelah pembahasan RKA-KL dalam bentuk Rapat Dengar Pendapat (RDP)," ujarnya.

Politisi Demokrat itu juga meminta agar persoalan PSSI dijauhkan dari unsur politik agar dunia sepakbola maju kembali.

"Saya menilai seyogyanya, jauhkan dari politik dan mementingkan kepentingan rakyat sehingga PSSI lebih maju," tuturnya.

Sebelumnya, Situasi menjelang pelaksanaan Kongres PSSI di Aquarius Boutique Hotel di Jalan Imam Bonjol Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Senin (10/12) berlangsung ricuh.

Tribunkalteng.com (TRIBUNnews.com Network) melaporkan, ratusan peserta, peninjau dan undangan yang hadir dalam pertemuan itu merasa kesal. Mereka sudah jauh-jauh datang dari daerahnya masing-masing terancam tidak bisa menggelar kongres, karena ballroom hotel di tutup aparat keamanan.

Polisi secara mendadak mencabut izin KLB PSSI. Kondisi ini membuat peserta kongres tumplek di ruang lobi hotel, dan mengancam akan menggelar kongres meski di ruang lobi hotel bintang empat itu.

Rio Denamora Dau, Sekretaris Umum Pengprov PSSI Kalteng mengatakan, pihaknya tidak bisa berbuat banyak dalam menggelar KLB Kongres karena keputusan sangat tergantung dari panitia Kongres Pusat.