MotoGp
MotoGP Indonesia 2017: BOPI Bantu Masalah Imigrasi dan Pabean
Satu di antara bantuan BOPI penyelenggaraan MotoGP Indonesia adalah dengan mengurus masalah kepabean.
Fahdi Fahlevi/Tribunnews.com
TRIBUNNEWS.COM - Ketua Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI), Muhammad Amman Noor, mengatakan bahwa pihaknya akan membantu penyelenggaraan MotoGP di Indonesia.
"BOPI kan biasanya sibuk mengurusi sepakbola. Kami di sini bahwa BOPI juga mengurusi olahraga lain," ujar Noor di Kantor Dewan Pertimbangan Presiden, Jln Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2015).
Satu di antara bantuan BOPI penyelenggaraan MotoGP Indonesia adalah dengan mengurus masalah kepabean. Kepabean mencakup kepabean barang dan orang.
"Dari BOPI, kami akan bantu masalah imigrasi dan pabean karena ini adalah event yang melibatkan banyak negara."
Bantuan lain yang diberikan oleh BOPI adalah terkait rekomendasi pihak kepolisian. Mengingat segala perizinan keamanan olahraga harus melalui rekomendasi BOPI.
Terkait masalah verifikasi pelaksanaan MotoGP di Indonesia, menurut Noor hal tersebut sudah dilakukan oleh pihak Dorna selaku pemangku kepentingan.
Kemarin, Rabu (18/11/2015), Menpora Imam Nahrawi menanda-tangani LOI (Letter of Intention), sebagai tindak lanjut penyelenggaraan MotoGP di Indonesia.
LOI tersebut berisi tanda tangan Camelo Ezpeleta selaku CEO Dorna Sport SL dan Menpora RI. LOI tersebut akan dikirimkan ke Dorna selambat-lambatnya pada 20 November 2015, sebelum Sidang Umum FIM yang akan berlangsung pada 21 November di Wina, Austria.
Menpora saat ini mengusahakan tersusunnya Keputusan Presiden yang akan dijadikan sebagai payung hukum untuk penyelenggaraan MotoGP pada 2017.
Keputusan Presiden tersebut merupakan landasan hukum untuk melibatkan banyak instansi dalam menyukseskan penyelenggaran MotoGP 2017.