Politikus Gerindra Ini Sebut Wajib Tes Covid-19 Bagi Penumpang Pesawat sebagai Hal Berlebihan

"Sehingga interaksi antar kota didalam kepulauan atau antar pulau sudah tidak perlu adanya pengetatan yang sesuai dengan SEGT Nomor 7 tahun 2020 seperti halnya yang diberlakukan di sebagian besar negara yaitu Jepang, Amerika Serikat, Negara Eropa, Australia, Malaysia, Filipina dan lain lain, tidak memberlakukan pemeriksaan tes Covid-19 atau PCR bagi penumpang pesawat, kapal laut dan termasuk kereta api," lanjutnya.

Bambang menambahkan, ketentuan SEGT Nomor 7 tahun 2020 yang diberlakukan untuk transportasi udara, laut dan darat di Indonesia mengesankan bahwa Kementerian Perhubungan sebagai subsektor terlihat lemah dan kurang memahami esensi kebijakan transportasi sehingga diindikasi mudah dikendalikan oleh kepentingan komersial.

Apabila aturan tersebut tetap dipaksakan, pria yang pernah menjadi Senior Investigator KNKT menduga ada indikasi permainan oknum Pemerintah di Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kesehatan dengan pengusaha oportunis yang memanfaatkan untuk komersialisasi tes Covid-19 adalah benar adanya.

"Maka seharusnya YLKI dan Ombudsman serta DPR RI harus bertindak tegas atas adanya dugaan konspirasi tersebut," pungkasnya.