''Bukan Tidak Mungkin Sule Maju Mencalon ke Jabar Satu''

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat (Pilkada Jabar) sudah mulai menghangat meski baru akan berlangsung pada 2018.

Nama komedian Entis Sutisna atau Sule dan dai asal Bandung, Abdullah Gymnastiar atau AA Gym santer disebut-sebut layak sebagai calon.

Hal itu terungkap dari hasil Diskusi Publik: Magnet Pilkada Jabar 2018 bertajuk Ekspose Kualitatif, Pemetaan, dan Aktor yang digelar oleh Universitas Padjadjaran di Cafe Centropunto, Bandung, Sabtu (25/3/2017).

Dosen FSIP Universitas Parahyangan, Leo Agustino mengungkapkan, Sule merupakan sosok yang punya modal popularitas tinggi di Jawa Barat.

Bahkan, dalam dua pekan terakhir, nama Sule kian santer didorong untuk maju di Pilkada Jabar 2018.

"Bukan tidak mungkin, sebab dalam dua minggu terakhir mulai ramai di media sosial juga media massa terkait Sule untuk maju ke Jabar satu," ucap Leo yang menjadi satu di antara narasumber.

Leo menambahkan, dengan modal popularitas yang dimilikinya, tidak menutup kemungkinan Sule akan dipinang oleh salah satu partai politik untuk turut terlibat dalam Pilkada Jabar.

"Karena pemilih itu ada kategori salah satunya pemilih pemula yang 2018 nanti sudah mempunyai hak pilih," ujarnya.

Selain Sule, ada pula ulama AA Gym, Sekda Jabar Iwa Kartiwa, hingga Kapolda Jabar Irjen Pol Anton Charliyan.

"AA Gym juga kabarnya ada dorongan untuk maju. Bahkan dalam dua bulan terakhir pemberitaan soal Kapolda Jabar pun cukup masif," ujarnya.

Leo menjelaskan, nama-nama baru itu akan meramaikan Pilkada Jabar yang sejauh ini dikuasai tiga poros.

Poros Gedung Sate (Deddy Mizwar), poros Balai Kota (Ridwan Kamil) dan poros Purwakarta (Dedi Mulyadi).

"Bukan berarti tiga calon di atas pantas dipilih, artinya banyak opsi. Kesimpulannya, semua kemungkinan koalisi bisa terjadi, jalan masih panjang, cukup waktu untuk menimbang kandidat. Bukan berarti terlalu cepat tidak baik, pemilih justru diminta untuk menilai kualitas kandidat sekaligus keseriusan partai pengusung," ujarnya.

Kekuatan finansial

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran Idil Akbar memperkirakan, para calon gubernur Jawa Barat harus memiliki kekuatan finansial yang besar di Pilkada Jabar 2018.

Bahkan, Idil menyebut para cagub Jabar harus siap-siap menggelontorkan dana ratusan miliar untuk mendampingi aktivitas politiknya.

"Kalau provinsi jelas lebih besar, karena cakupan wilayah untuk operasional sangat luas. Level kabupaten saja, untuk beli perahunya (partai) saja satu calon bisa keluar minimal Rp 5 miliar per partai. Maka, bayangkan untuk operasionaliasinya. Tapi rata-rata dari yang saya ketahui, calon di kabupaten/kota bisa menghabiskan Rp 20-40 miliar, itu minimal. Maka provinsi jauh lebih besar," ucap Idil.

Mahalnya modal politik untuk Pilkada Jabar bisa menyiratkan sulit bagi para kontestan Pilkada Jabar jika ingin maju di jalur independen.

"Kita hitung saja dia harus mengumpulkan lebih dari dua juta KTP, kalau satu KTP dibayar Rp 50.000 sudah berapa miliar, untuk operasionalnya kampanye di 27 kabupaten dan kota, bayar tim suksesnya, saya kira estimasinya minimal Rp 400 miliar," katanya.

"Kecuali dia memang punya kekayaan tidak terbatas, itu bisa saja terjadi. Tapi kalau melihat dari peluang mereka tak akan maju di jalur independen," tambah Idil.

Disinggung soal adanya politik tanpa mahar, Idil mengaku tak percaya dengan jargon tersebut.

"Mahar dalam konteks untuk membayar perahu mungkin tidak secara langsung, tapi maharnya itu komitmen dan kontrak politik yang disepakati bersama, yaitu konsekuensi transaksional. Tidak mungkin tanpa mahar itu ada, saya tidak percaya, apalagi politik Indonesia masih berideologi komersialisasi. Susah dapat kontrak politik yang ideal," jelasnya. Kompas.com