Hampir Seluruh Parpol 'Sumbang' Kepala Daerah Korupsi

TRIBUNNEWS.COM - Kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi memiliki latar belakang partai polirik (Parpol) yang berbeda.

Bahkan, hampir seluruh Parpol turut "menyumbangkan" kepala daerahnya dalam jeratan kasus korupsi yang ditangani KPK.

Demikian rangkuman dari data Indonesia Corruption Watch (ICW) sepanjang 2004-2018 yang diterima redaksi Tribunnews.com pada Rabu (19/12/2018).

Baca: Jawa Timur Sumbang Jumlah Terbanyak Kepala Daerah Korupsi Versi ICW

Baca: Data ICW: 104 Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Sebanyak 29 Orang di Tahun 2018

Tercatat ICW, pada Pilkada 2015 terdapat 17 calon kepala daerah yang pernah atau tengah tersangkut kasus korupsi.

Lalu lima kepala daerah yang tersangkut korupsi tersebut terpilih di daerah masing-masing.

Ini data ICW.

Selanjutnya, keterangan ICW, hampir seluruh Parpol juga "menyumbangkan" kepala daerah yang korupsi.

PKB
Moch. Anton (Walikota Malang) Suap pembahasan APBD Kota Malang TA 2015

Gerindra
Ade Swara (Bupati Karawang) Pemerasan terhadap PT Tatar Kertabumi terkait izin pembangunan mal di Karawang.

PDIP
Marianus Sae (Bupati Ngada) Suap pengadaan proyek di Pemkab Ngada

Golkar
Atut Chosiyah (Gubernur Banten) Suap penanganan sengketa Pilkada Lebak kepada Ketua MK Akil Mochtar

Partai Nasdem
Rendra Kresna (Bupati Malang) Suap penyediaan sarana pendidikan di Pemkab Malang

Partai Berkarya
Abdul Latif (Bupati Hulu Sungai Tengah) Gratifikasi berupa fee dalam proyek di sejumlah dinas Pemkab Hulu Sungai Tengah

PAN
Nur Alam (Gubernur Sulawesi Tenggara) Korupsi dalam pemberian izin pertambangan nikel di Sultra selama 2009-2014.

Hanura
Raja Bonaran (Bupati Tapanuli Selatan) Suap penanganan sengketa Pilkada Tapanuli Selatan kepada Ketua MK Akil Mochtar