Spanduk dan Karangan Bunga Banjiri Posko Donasi Demo di Pati, Minta Presiden Copot Bupati Sudewo

TRIBUNNEWS.COM - Masyarakat terus memberikan dukungan untuk Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang bakal menggelar unjuk rasa besar-besaran pada 13 Agustus 2025 mendatang di Alun-alun Pati, Jawa Tengah.

Dukungan itu diwujudkan dalam bentuk logistik yang dikirimkan ke posko donasi yang berada di depan kantor Bupati Pati.

Sejak didirikan pada 1 Agustus lalu, posko terus dibanjiri kiriman logistik dari masyarakat yang bersimpati dengan aksi demo.

Ribuan dus air mineral memadati area luar pagar sisi depan sampai samping timur Kantor Bupati Pati.

Bahkan, tumpukan dus air mineral juga sudah merambah area depan pagar Gedung DPRD Pati dan Bundaran Alun-Alun Pati.

Spanduk-spanduk dan karangan bunga berisi kata-kata protes terhadap Bupati Pati Sudewo juga terus bertambah.

Sebagaimana diketahui, akhir-akhir ini Sudewo menjadi sorotan karena dirinya sempat menantang warganya untuk berdemo.

Hal itu terkait dengan kebijakan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang mengakibatkan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Sebelum akhirnya membatalkan kebijakan itu dan meminta maaf, awalnya Sudewo mengaku tak gentar meski harus menghadapi gelombang demonstrasi besar menolak kebijakan kenaikan tarif PBB-P2.

Namun, meski sudah meminta maaf dan membatalkan kenaikan tarif PBB, warga tetap akan melaksanakan demo pada 13 Agustus nanti.

Baca juga: Massa Aksi 13 Agustus di Pati Terbelah, Sebagian Batal Demo usai PBB Tak Jadi Naik, Ada yang Lanjut

Lantas, seperti apa tulisan di dalam karangan bunga dan spanduk tersebut?

Diwartakan TribunJateng.com, pada Senin (11/8/2025), spanduk putih berukuran besar dipasang menggantung di bawah videotron.

"Pak Presiden Prabowo, Pecat Bupati Sudewo atau Jateng Boikot Partai Gerindra," sebagaimana tertulis di spanduk tersebut.

Ada pula karangan bunga bertuliskan, "Hai Sudewo, Tanggung Jawab atas Mulut dan Ucapan Sombongmu".

Di bawahnya tertulis nama kelompok pengirim karangan bunga: "Modal Nekat (Bogor OTW)".

Selain itu, terdapat sepeda motor bebek yang joknya ditumpuki air mineral, dengan papan triplek bertuliskan "Boyolali Hadir".

Di sepeda motor itu juga terpasang bendera merah putih dan bendera serial asal Jepang ciptaan Eiichiro Oda, One Piece, bergambar Bajak Laut Topi Jerami.

Adapun bendera One Piece tengah marak jelang HUT ke-80 RI sebagai ekspresi kekecewaan warga terhadap kinerja pemerintah dan bentuk perlawanan terhadap keadaan sosial dan politik saat ini.

Salah satu Koordinator Aliansi, Supriyono alias Botok berujar, donasi ini datang dari berbagai kelompok maupun individu dari seluruh penjuru Kabupaten Pati.

"Bahkan juga dari luar kota, antara lain Jakarta, Jogja, Rembang, Kudus, dan Jepara. Bahkan WNI yang bermukim di luar negeri juga ikut mengirim bantuan," tuturnya, Senin.

Meskipun tak menghitung secara pasti, Botok mengeklaim total donasi air mineral telah mencapai setidaknya 14 ribu dus.

Donasi juga datang dalam bentuk aneka makanan ringan, roti, beras, nasi tumpeng, pisang, hingga buah kelapa muda.

"Persiapan sudah fiks, tinggal eksekusinya. Massa yang akan hadir nanti melebih tantangan, Pak Sudewo yang minta didemo 50 ribu orang," ucap Botok.

Ia menegaskan, tuntutan pendemo hanya satu, yaitu "Sudewo Mengundurkan Diri secara Kesatria atau Dilengserkan oleh Masyarakat Pati".

Bagaimana pandangan pakar soal demo warga Pati?

Sementara itu, pakar kebijakan publik dari Universitas Diponegoro (Undip), Teguh Yuwono berharap warga Pati tak terpolitisasi perihal polemik kenaikan tarif PBB.

Teguh menyatakan, jika tuntutan itu telah dipenuhi dan justru melebar ke mana-mana, warga akan rentan terpolitisasi.

Misalnya, jika tuntutannya sampai meminta bupati atau wakil bupati untuk mundur dari jabatannya.

"Demonstrasi itu ada risikonya juga. Yang kita takutkan adalah kalau kemudian demonstrasi itu kemarin kan hanya menuntut pajaknya itu dibatalkan atau diturunkan, tetapi itu sudah dilakukan dan kalau ini kemudian tidak diterima itu ada berbahayanya." 

"Kalau kemudian tuntutannya melebar ke mana-mana, misalnya tuntutannya sampai meminta bupati mundur atau wakil bupati mundur ini bisa ke mana-mana karena kemudian bisa dipolitisasi. Nah, saya berharap masyarakat Pati jangan terpolitisasi seperti itu," ujar Teguh Yuwono dalam acara On Focus di kanal YouTube Tribunnews, Jumat (8/8/2025).

Ia pun meminta masyarakat Pati untuk memberikan kesempatan kepada Sudewo yang telah meminta maaf terkait dengan polemik kenaikan PBB-P2 ini.

Dengan memberi kesempatan bupati untuk memimpin lagi, Pati diharapkan akan menjadi damai sehingga pembangunan bisa kembali dilanjutkan.

"Jadi kalau misalnya ada pemimpin yang kurang tepat, ada pemimpin yang tidak pas mengambil keputusan, dikoreksi-diperbaiki, ya sudah diberi kesempatan lagi untuk memimpin daerah itu supaya berhasil," ujarnya.

Jika isu ini melebar ke mana-mana, sambungnya, maka bupati tak akan sempat memimpin dan membuat rakyat menjadi sejahtera. Selain itu, Teguh juga berharap Sudewo bisa memenuhi target kinerja pemerintahan.

"Sehingga Bupati (Pati) Sudewo belajar dari pengalaman ini menjadi lebih bijaksana, lebih wise. Kemudian masyarakat juga begitu, yang kita tuntut yang bijaksana juga tidak hanya bupati, tapi juga masyarakat lebih bijaksana." 

"Memberi kesempatan bupati untuk memperbaiki kondisi untuk menyiapkan sesuatu yang positif, bekerja secara maksimal sehingga bisa membangun daerah menjadi lebih maju," tutur Teguh.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Minta Presiden Prabowo Pecat Bupati Sudewo.

(Tribunnews.com/Deni)(TribunJateng.com/Mazka Hauzan Naufal)