Polemik 4 Pulau Aceh dengan Sumut
Pemerintah Siap Akhiri Konflik 4 Pulau Aceh–Sumut, Keputusan Final Segera Diumumkan
Prabowo ambil alih konflik 4 pulau Aceh–Sumut. Keputusan final segera diumumkan, Kemendagri klaim temukan bukti baru.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Konflik sengketa batas wilayah antara Aceh dan Sumatera Utara atas empat pulau kembali memanas.
Kini, Presiden Prabowo Subianto dikonfirmasi akan turun langsung untuk menyelesaikan polemik tersebut.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebut keputusan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengenai penetapan empat pulau sebagai milik Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, masih bisa dikaji ulang.
"Seperti yang juga disampaikan oleh Pak Menteri Dalam Negeri, tidak ada keputusan yang tidak bisa diubah atau diperbaiki," kata Bima Arya di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (16/6).
Baca juga: Polemik Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut, Setara Institute Yakin Prabowo Utamakan Kepentingan NKRI
Menurut Bima, keputusan akhir akan mempertimbangkan berbagai data dan perspektif. Kemendagri juga telah menggelar rapat lintas instansi yang melibatkan Kementerian Pertahanan, TNI AL, TNI AD, dan Badan Informasi Geospasial.
Dari hasil rapat tersebut, ditemukan bukti-bukti baru yang dinilai penting.
Namun, Bima belum merinci temuan tersebut.
Ia hanya menegaskan data akan segera dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Selama ini Pak Menteri Dalam Negeri sangat intens berkomunikasi dengan Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Aceh, dan juga menyampaikan langsung kepada Bapak Presiden, Pak Mensesneg, dan teman-teman di DPR," ujarnya.
Empat pulau yang diperebutkan adalah Pulau Mangkir Besar (Mangkir Gadang), Pulau Mangkir Kecil (Mangkir Ketek), Pulau Lipan, dan Pulau Panjang.
Kemendagri sempat menetapkan pulau-pulau itu berada di wilayah Tapanuli Tengah, Sumut, padahal sebelumnya masuk Aceh Singkil.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, memastikan bahwa Prabowo akan mengambil alih langsung permasalahan ini.
"Dalam hal ini presiden mengambil alih ini langsung dan dijanjikan secepatnya akan diselesaikan," kata Hasan.
Ia menegaskan keputusan nanti akan berbentuk peraturan yang mengikat soal batas wilayah, bukan sekadar Instruksi Presiden (Inpres) atau Peraturan Presiden (Perpres).
"Kalau ada perbedaan aspirasi administrasi, pemerintah pusat yang akan ambil alih," lanjutnya.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.