Mayoritas Masyarakat Terdampak Proyek Mandalika Enggan Ngadu ke IPTC dan AIIB, Ini Alasannya
Haya mengungkapkan sebanyak 97 persen responden mengaku tidak mengetahui dan memercayai mekanisme pengaduan kepada ITDC dan AIIB
Penulis:
Naufal Lanten
Editor:
Eko Sutriyanto
lihat foto
Tribunnews.com/Naufal Lanten
Peniliti Koalisi Pemantau Pembangunan Infrastruktur Indonesia (KPPII) Sayyidatihayaa Afra saat memaparkan temuan dalam media briefing dan peluncuran riset di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/4/2023)
Gubernur Zul akhirnya menggelar konsultasi dengan masyrakat adat pada Desember 2022. Namun, 40 persen dari entitas yang hadir dalam pertemuan tersebut ialah perwakilan dari polisi atau militer.
“Permasalahan pembebasan lahan itu adalah urusan sipil, kompensasi adalah urusan sipil, kenapa 40 persen yang hadir ini adalah perwakilan dari polisi dan militer?” kata Haya.
Dia melanjutkan jumlah perwakilan komunitas masyarakat adat yang merepresentasikan kepentingan masyarakat terdampak pembangunan Mandalika pada pertemuan itu hanya sebanyak 5 persen.
--
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.