Harta Kekayaan Muhammad Adil, Bupati Meranti yang Sebut Kemenkeu Iblis, Total Rp4,78 Miliar

TRIBUNNEWS.COM - Bupati Meranti, Muhammad Adil, mendapat teguran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) buntut kemarahannya pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Pada Senin (12/12/2022) pagi, Kemendagri memanggil Muhammad Adil ke Kantor Kemendagri, Jakarta.

Sekjen Kemendagri, Suhajar Diantoro, memberikan nasihat pada Muhammad Ali untuk menjaga etika berkomunikasi.

Suhajar menyayangkan aksi dan pernyataan Muhammad Adil yang dinilainya tak pantas dilakukan oleh pejabat publik.

“Apa yang menjadi kegelisahan dan harapan Bupati Kepulauan Meranti sebenarnya bisa dikomunikasikan dan diselesaikan secara baik-baik, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,” kata Suhajar setelah bertemu Muhammad Adil, Senin, dikutip dari Kompas.com.

Hal senada juga disampaikan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Baca juga: Fakta Perseteruan Bupati Meranti vs Kemenkeu: Berawal dari Kata Iblis Setan, Dipanggil Kemdagri

Tito menilai Muhammad Adil sebagai kepala daerah, seharusnya bisa menjaga sikap.

"Sebagai kepala daerah apapun masalahnya harus menggunakan bahasa yang beretika dan menunjukkan sikap kenegarawanan," ujarnya pada Senin malam.

Sebagai informasi, Muhammad Adil sempat menyebut Kemenkeu berisikan iblis karena ia tidak mendapat kesempatan menyampaikan keluhannya terkait Dana Bagi Hasil (DBH).

Harta Kekayaan Muhammad Adil

Muhammad Adil menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya pada 31 Desember 2021.

Jumlah kekayaan Muhammad Adil mencapai Rp4.785.577.310.

Hampir 90 persen sumber kekayaan Muhammad Adil berasal dari satu bangunan dan 73 bidang tanah miliknya.

Puluhan properti milik Muhammad Adil itu tersebar di Meranti, Kampar, dan Bengkalis.

Dikutip dari elhkpn.kpk.go.id, nilainya mencapai Rp4.367.400.000.

Semua properti Muhammad Adil tersebut didapat dari hasil sendiri.

Selain itu, ia juga mempunyai satu mobil dan empat motor senilai Rp174.000.000.

Baca juga: Bupati Meranti Sebut Kemenkeu Berisi Iblis, Politikus PDIP Minta Mendagri Turun Tangan

Rinciannya, tiga motor Honda, satu motor Kawasaki, dan satu mobil Honda Brio.

Muhammad Adil juga memiliki kas dan setara kas sebesar Rp244.177.310.

Kronologi Muhammad Adil Sebut Kemenkeu Berisikan Iblis

Pada Kamis (8/12/2022), Muhammad Adil menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru.

Dalam kesempatan itu, Muhammad Adil melontarkan pernyataan pegawai Kemenkeu berisi iblis dan setan di hadapan Direktur Perimbangan Kemenkeu, Lucky Alfirman.

Pernyataan itu disampaikan karena ia merasa kesal lantaran tak mendapat kejelasan terkait DBH yang semestinya diterima Kabupaten Kepulauan Meranti.

Seharusnya, menurut Muhammad Adil, Kepulauan Meranti mendapat DBH dengan hitungan 100 dolar AS per barel.

Nemun, pada tahun 2022, Kepulauan Meranti hanya menerima DBH sebesar Rp114 miliar dengan hitungan 50 dolar AS per barel.

Karena itu, ia mendesak Kemenkeu untuk memberikan DBH Kepulauan Meranti menggunakan hitungan 100 dolar AS per barel pada tahun depan.

Kendati demikian, Muhammad Adil mengaku ia tidak bisa menyampaikan keluhannya.

Bahkan, saat rapat bersama Kemenkeu via Zoom.

Ia juga sempat pergi ke Bandung, Jawa Barat, untuk mengejar pihak Kemenkeu.

Baca juga: Profil Muhammad Adil, Bupati Kepulauan Meranti Riau yang Berseteru dengan Kemenkeu

Namun, menurut Muhammad Adil, dirinya tidak bertemu pihak yang kompeten.

"Itu yang hadiri waktu itu entah staf atau apalah. Sampai pada waktu itu saya ngomong 'Ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan'," urainya, dikutip dari TribunPekanbaru.com.

Didesak Minta Maaf ke Kemenkeu

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, mendesak Bupati Meranti, Muhammad Adil, untuk meminta maaf.

Hal ini disampaikan Yustinus lewat video yang diunggah di akun Twitternya, @prastow, Minggu (11/12/2022).

Yustinus mengaku pihaknya merasa keberatan dengan pernyataan Muhammad Adil yang menyebut Kemenkeu berisikan iblis.

"Kami keberatan dan menyayangkan perkataan Bupati Meranti Saudara Muhammad Adil yang sungguh-sungguh tidak adil karena mengatakan pegawai Kemenkeu iblis atau setan, ini sungguh ngawur dan menyesatkan," katanya dalam video itu, Minggu (11/12/2022).

Yustinus mengungkapkan seluruh pegawai Kemenkeu sudah bekerja menjalankan amanat Undang-undang terkait penghitungan DBH.

Bahkan, data yang dipakai adalah resmi milik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Menurutnya, DBH yang diberikan tidak hanya kepada daerah penghasil, namun juga daerah sekitar dengan alasan pemerataan kemajuan dan kemakmuran.

Baca juga: Duduk Perkara Kisruh Bupati Meranti Muhammad Adil dengan Kemenkeu yang Disebutnya Iblis Setan

"Kementerian Keuangan juga sudah mengalokasikan pada 2022 ini transfer ke daerah dana desa sebesar Rp872 miliar atau 75 persen dari APBD Meranti, atau empat kali lipat dari PAD (pendapatan asli daerah) Meranti sebesar Rp222 miliar," terang Yustinus.

Oleh karena itu, ia mendesak agar Muhammad Adil mencabut perkataannya yang menuding pegawai Kemenkeu sebagai iblis dan setan dan segera menyampaikan permohonan maaf.

"Kepada Saudara Muhammad Adil agar minta maaf secara terbuka dan mengklarifikasi agar tidak terjadi penyesatan publik yang lebih luas," tegasnya.

Muhammad Adil Enggan Tanggapi Desakan Yustinus Prastowo

Muhammad Adil enggan menanggapi desakan Yustinus Prastowo yang memintanya menyampaikan permohonan maaf.

Menurutnya, Kemenkeu seharusnya mendengar keluhan Kabupaten Meranti sebagai daerah penghasil minyak.

Terlebih Kabupaten Meranti berada di perbatasan daerah dan masuk kategori miskin ekstrem.

"Ngapain ditanggapi. Biar aja. Jelas itu di video dan sudah dijawab oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luky Alfirman terkait asumsi DBH dalam acara kemarin," ungkapnya, Senin (12/12/2022).

"Mestinya mereka dengarkan suara daerah penghasil dan perbatasan penghasil, namun miskin ekstrem. Bukan sebaliknya," tambahnya.

Lebih lanjut, Muhammad Adil kembali menyinggung upayanya yang tak pernah mendapat tanggapan dari Kemenkeu.

Padahal, ia sudah pergi ke Jakarta sebanyak tiga kali untuk membahas DBH bersama Kemenkeu, namun tidak pernah mendapat kesempatan.

"Sudah tiga kali saya ke Jakarta mau ketemu Kemenkeu itu, tapi tak pernah diberi kesempatan," ujarnya.

"Dengan begitu mestinya mereka yang harus minta maaf ke warga Meranti, bukan saya yang harus minta maaf ke dia (Kemenkeu)," tegasnya.

Ia berencana akan melakukan yudisial review Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap hitungan penerimaan DBH Migas yang mereka terima.

"Yudisial Review di MK. Saya sedang berkoordinasi dengan akademisi dan pakar hukum di UGM."

"Kalau perlu kita gandeng pakar untuk mendampingi langkah itu nantinya," katanya.

Menurut Muhammad Adil, langkah tersebut dilakukan semata-mata untuk memperjuangkan nasib warga Kepulauan Meranti agar lepas dari belenggu kemiskinan.

"Tak mau tahu. Saya berjuang untuk memperoleh hak warga Meranti," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W, TribunPekanbaru.com/Teddy Tarigan, Kompas.com/Dian Erika Nugraheny)