Dituding Tidak Dukung Pembangunan di Sumut, Hubungan Golkar dengan Gubernur Edy Rahmayadi Memanas

TRIBUNNEWS.COM, MEDAN- Hubungan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dengan DPD Partai Golkar Sumatera Utara (Sumut), sedang memanas.

Partai Golkar, selaku partai pengusung Edy Rahmayadi, tidak terima pernyataan Edy Rahmayadi.

Baca juga: Gubernur Edy Rahmayadi Tebar Ancaman Kepada Oknum yang Bakar Hutan di Kawasan Danau Toba

Edy mengatakan partai pendukungnya tidak mendukung program pembangunan di Sumatera Utara.

Tudingan tersebut disampaikan Edy saat rapat koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Langkat, Rabu (10/8/2022).

Proyek Rp 2,7 triliun

DPD Partai Golkar Sumatera Utara menyesalkan pernyataan Edy Rahmayadi terkait proyek Rp 2,7 triliun untuk pembangunan jalan dan jembatan di Sumut.

"Terkait pernyataan gubernur ketika rakornis di Langkat kemarin. Kami mendapat laporan dari fraksi dan DPD Golkar Langkat. Pernyataannya menyatakan bahwa Golkar tidak mendukung pembangunan di Sumatera Utara terkait proyek multi years," ujar Sekretaris Golkar Sumut, Datok Ilhamsyah, Senin (15/8/2022).

Menurut Datok, Gubernur Edy saat itu menanyakan siapa ketua DPRD di Langkat, dan itu adalah kader Partai Golkar.

"Lalu beliau mengatakan Partai Golkar lah yang tidak setuju pembangunan untuk rakyat. Kami tau di DPRD Sumut ada beberapa pimpinan yang tidak setuju proyek itu. Tapi kenapa harus partai Golkar. Rekan-rekan Golkar ini resah kenapa seorang pemimpin itu seperti itu bicaranya," katanya.

Baca juga: Citayam Fashion Week Menjalar ke Medan, Gubernur Edy Rahmayadi: Apa Sudah Kehabisan Tempat?

Datok Ilhamsyah pun meminta Edy tidak lagi membawa-bawa nama Golkar dalam pernyataannya yang dinilai tendensius.

"Inikan sangat tendensius. Kami dari kader Golkar diajari untuk santun dan kami tahu diri jika kami itu diusung. Tahu diri, jadi kami berharap di sini bahwa apa yang dilakukan oleh beliau (Edy Rahmayadi) ke depan tak usah urus partai kami," ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menegaskan proyek pembangunan jalan dan jembatan dengan anggaran sebesar Rp 2,7 triliun akan selesai dibangun Tahun 2023.

Anggaran ini untuk pendanaan tahun ganda (multiyears) selama 2022-2023.

Hal ini disampaikan Edy saat groundbreaking pembangunan jalan dan jembatan Provinsi Sumatera Utara untuk kepentingan strategis Sumut, di Desa Suka Makmur Kutalimbaru ,Senin (27/6/2023).

“Pembangunan jalan 450 km dan jembatan ditargetkan selesai tahun 2023,” ujar Edy.

Baca juga: Gubernur Edy Rahmayadi Makan Lesehan Bersama Bupati Pakpak Bharat di Tepi Sungai

Pembangunan jalan sepanjang 450 km itu, kata Edy, menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas jalan provinsi Sumut yang ditargetkan menjadi dalam kondisi mantap.

”Saat ini jalan provinsi di Sumut dengan kondisi mantap sekitar 75 persen dan 25 persen tidak/belum mantap,” katanya.

Panjang jalan provinsi di Sumut ada sekitar 3.005 km. Selain jalan, ada sekitar 389,2 meter jembatan dan 71.000 meter drainase yang juga akan dibangun.

“Pembangunan yang dilakukan melalui skema pendanaan tahun ganda serta dengan metode rancang dan bangun (design-build), pembangunan bisa lebih cepat selesai,” katanya.

Dengan melalui skema itu juga pembangunan tersebut bisa menjadi efisiensi dalam proses pengadaan dan pelaksanaannya

"Dengan jalan yang semakin baik, maka perekonomian Sumut diharapkan bisa lebih cepat membaik setelah turun akibat dampak pandemi COVID-19,” katanya.

Edy menegaskan, mulai tahun 2022, pemeliharaan jalan provinsi akan dilakukan secara rutin dan kondisi pemakaian termasuk kualitas jalan selama 10 tahun Kalau ada kerusakan langsung akan diperbaiki sehingga akan tidak ada satu meter pun jalan provinsi yang rusak.

Edy Rahmayadi memberikan respons

Edy Rahmayadi tak berbicara banyak saat dirinya dikonfirmasi terkait pernyataannya yang disesalkan Partai Golkar.

Pada saat itu, Edy disebut mengatakan bahwa Partai Golkar tidak mendukung pembangunan yang ada di Sumatera Utara.

Pernyataan Edy itupun dinilai tendensius oleh pengurus Partai Golkar Sumatera Utara.

Baca juga: Tugu Titik Nol di Kota Medan Dirobohkan, Ini Alasan Bobby Nasution

Namun, saat ditanyakan, Edy hanya menyebut Partai Golkar yang mengetahui permasalahan tersebut.

"Silakan tanya sama Golkar, kan Golkar yang menyatakan," ujar Edy saat diwawancarai usai mendengar pidato kenegaraan Presiden RI di gedung Paripurna DPRD Sumut, Selasa (16/8/2022).

Saat ditekankan mengenai bagaimana klarifikasinya soal pernyataan itu, Edy pun kembali hanya menyerahkan hal itu ke Partai Golkar.

"Tanya sama Golkar jangan tanya sama saya, itu Golkar yang lebih tahu," tambahnya.

Tanggapan Golkar Langkat

Dikutip dari Kompas.com, pelaksana Tugas Ketua Golkar Kabupaten Langkat Edi Bahagia Sinuraya menjelaskan, partainya mengkritik proyek infrastruktur sebesar Rp 2,7 triliun mengingat masa jabatan gubernur berakhir pada 2023.

Menurutnya, proyek multiyears atau tahun jamak tidak boleh melampaui masa jabatan kepala daerah.

Kegiatan tahun jamak, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, merupakan pekerjaan satu kesatuan yang menghasilkan satu keluaran.

Baca juga: Jelang HUT Ke-77 RI, Banteng Ride and Night Run Digelar di Medan

"Kalau lokasi pekerjaan berada di 25 kabupaten dan kota, itu namanya bukan satu kesatuan yang menghasilkan satu keluaran. Sayangnya, Pemprov Sumut tetap melanjutkan lelang, alasannya sudah konsultasi dengan KPK dan institusi lain," kata Edi.

Kemudian, dalam dokumen lelang tercantum persyaratan harus ada progres pekerjaan mencapai 67 persen sampai akhir 2022.

Persyaratan ini membuat banyak peserta lelang angkat tangan.

"Syarat ini cukup berat dan tidak mungkin terpenuhi, apalagi ada persyaratan jaminan ketersediaan keuangan sebesar Rp 1,48 triliun oleh rekanan," ujar pria yang juga menjabat Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Langkat ini menjelaskan.

Fraksi Golkar, sambung dia, mengawasi dan mengingatkan, semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

"Saya harap, mulai detik ini, tolonglah Bapak Gubernur Sumatera Utara jangan lagi membawa-bawa nama Golkar. Apalagi nanti terjadi pembangunan tidak seperti yang diharapkan, seolah-olah Golkar saja yang salah. Itu yang perlu kita garis bawahi, semoga ucapan gubernur itu tidak akan terulang lagi," imbuh Edi.

Pihaknya meminta gubernur konsentrasi menjalankan tugasnya mengelola pemerintahan yang saat ini masih banyak pekerjaan rumah dan perlu percepatan kinerja.

Misalnya pelantikan Sekda Provinsi Sumut, Wali Kota Pematangsiantar dan Tanjungbalai, padahal SK Mendagri sudah diterima.

Pengisian jabatan eselon dua juga belum tuntas, masih banyak yang dijabat Pelaksana Tugas (Plt) sejak Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah menjabat pada September 2018. Formasi pemerintahannya dinilai tidak pernah lengkap dengan pejabat defenitif.

Penulis: Rechtin Hani Ritonga

Artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com dengan judul Golkar Sumut Sesalkan Pernyataan Gubernur Soal Proyek Rp 2,7 Triliun: Jangan Urusi Partai Kami

dan

JAWABAN Gubernur Edy Rahmayadi soal Golkar yang Berang dan Imbau 'Jangan Urus Lagi Partai Kami'