Jurus Jitu Walikota Kediri, Tiap RT Dapat Rp 100 Juta (2-Habis)

Umpamanya saya. Saya tidak boleh memenangkan proyek-proyek yang dimasukkan ke lelang, tidak boleh. Jadi sistemnya harus benar dulu. Jadi sistemnya harus bagus dulu, dan sistem itu harus tersertifikasi dengan LKPP dan KPK terkoneksi. Siapapun yang intervensi nanti urusan dengan itu. Itulah yang kami lakukan di sini.

Kami  juga memanfaatkan teknologi informasi. Tentu kita membuat sistem-sistem dengan itu.

Sama dengan daerah lain. Namun kami lebih awal menggunakannya. Paling tidak kita bisa mengurangi sampai benar-benar sudah nol tidak bisa diapa-apakan karena ini uang negara.

Itu yang kami lakukan di Kota Kediri selama kami menjabat. Saya selalu  mengingatkan kepada teman-teman untuk menjaga sistem.

Memang berat waktu awal-awal membangun bagi saya dan teman-teman. Pasti ada yang mengira dan banyak yang ikut intervensi. Namun alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan dengan baik.

Kalau boleh bertanya dengan pertanyaan sederhana, sebagai Wali Kota Kediri ada enaknya apa tidak?

Jadi Wali Kota Kediri itu enak. Kalau kita jadi masyarakat biasa atau pengusaha memang enak kita bebas.

Tapi jadi wali kota itu lebih enak. Karena lebih enaknya kita bisa membantu lebih banyak orang.

Umpamanya mau mengurangi angka kemiskinan kita bisa intervensi dengan APBD. Kalau kita jadi pengusaha tidak bisa.

Kalau kita ingin meningkatkan taraf hidup pendidikan masyarakat Kota Kediri menjadi sarjana (S1) kita bisa intervensi dengan APBD dengan membuat progamnya.

Kemudian kita ingin membangun kampung-kampung juga bisa dilakukan. Saya sudah membuktikan itu dengan progam pemberdayaan masyarakat (prodamas).

Saya lihat kampung-kampung bayar pajak PBB, tapi tidak pernah dibangun dan disentuh. Saya kasih anggaran untuk membangun kampungnya masing-masing setiap RT sekarang Rp 100 juta. Itu anggaran yang besar.

Agar akuntabilitas keuangan di setiap RT dapat terjaga bagaimana caranya?

Pemegang keuangan dari kelurahan. Yang bikin perencanaan masyarakat, dijalankan oleh kelurahan sehingga  pemberdayaan masyarakat berjalan.

Sementara tidak enaknya jadi wali kota apa saja?