Jateng Segera Lakukan Vaksinasi untuk Penyandang Disabilitas

Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail 

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menyatakan program vaksinasi Covid-19 bagi penyandang disabilitas akan segera dilaksanakan di wilayahnya.

Hal tersebut dia sampaikan saat menerima kunjungan kerja Staf Khusus (Stafsus) Presiden Angkie Yudistia, di Kantor Gubernur Jateng.

“Mereka [penyandang disabilitas] musti kita kasih ruang, ruang yang dimaksud adalah akses. Kalau akses yang sifatnya umum mungkin sudah dilakukan tapi kalau aksesnya berupa vaksinasi ini menjadi lebih penting. Saya sampaikan ke Mba Angkie, kalau vaksinasi untuk disabilitas dan kelompok masyarakat rentan sudah menjadi kebijakan nasional sampaikan ke gubernur, nanti kami yang akan percepat,” ujar Ganjar dikutip dari Sekretariat Kabinet,  Kamis, (3/6/2021).

Tidak hanya vaksinasi, Ganjar juga menyebutkan akses ekonomi bagi penyandang disabilitas bisa menjadi prioritas dan mereka harus diberi keterampilan agar dapat hidup mandiri secara ekonomi.

Baca juga: Percepat Vaksinasi, Aplikasi Pulse Siapkan Informasi A Sampai Z Seputar Covid-19

“Akses ekonomi maka kita bisa petakan teman-teman disabilitas, bisa menjadi target utama untuk kita latih. Selama pandemi COVID-19 ini kita kasih projects ke teman-teman disabilitas agar secara ekonomi mereka terlibat dengan membuat masker, face shield, dan lain-lain,” ujarnya.

Baca juga: Pandemi Membuat Tingkat Kematian Lansia di Rumah Sakit Meningkat Labih dari 3 Kali Lipat

Ganjar pun menunjuk ke masker bening yang dikenakannya, yang merupakan karya dari para penyandang disabilitas di Jateng.

“Dengan masker bening ini disabilitas yang tuli bisa melihat gerak bibir untuk berkomunikasi dengan orang lain,” imbuhnya.

Baca juga: Penanganan Pasien Covid-19 di RSUD Lukmonohadi Kudus Belum Sesuai Standar WHO

Dia juga memaparkan, pihaknya telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Saat ini, Pemprov Jateng tengah menyinkronkan antara perda tersebut dengan peraturan pemerintah pusat terkait.

Ditambahkan Ganjar, dalam setiap pembahasan rencana pembangunan daerah, pihaknya selalu melibatkan tiga unsur, yaitu penyandang disabilitas, perempuan, dan anak-anak.

Hal itu dimaksudkan agar para jajarannya memahami kebutuhan dari ketiga unsur tersebut.

“Jadi tiga kelompok ini kita beri kesempatan mengutarakan pertanyaan atau masukan dalam musrenbang setelah itu baru jajaran saya menyampaikan rencana pembangunan dengan memerhatikan hak dan kebutuhan teman-teman penyandang disabilitas,” ujarnya.

Stafsus Presiden Angkie Yudistia menyampaikan harapannya agar program pemerintah pusat dapat dirasakan oleh penyandang disabilitas di seluruh wilayah Indonesia.

Salah satunya yaitu vaksinasi COVID-19 untuk penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat rentan.

“Pertemuan ini adalah merupakan sinergitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar program-program dari Bapak Presiden khususnya vaksinasi Covid-19 dapat dirasakan oleh penyandang disabilitas dan kelompok rentan. Karena itu kami berharap di Jawa Tengah ini dapat merealisasikan program dari pemerintah pusat,” ujar Angkie.

Angkie menilai, sinergitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah perlu lebih ditingkatkan agar setiap program pemerintah dapat berjalan dengan baik di daerah.

Di masa pandemi ini, tutur Angkie, pemerintah pusat terus berupaya memberikan pelayanan kesehatan kepada penyandang disabilitas dengan mengeluarkan Surat Edaran dari Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/598/2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Bagi Masyarakat Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, serta Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Surat edaran tersebut ditujukan untuk para kepala daerah di seluruh Indonesia.

Usai divaksinasi, imbuh Angkie, diharapkan kelompok disabilitas ini bisa meningkatkan ekonomi dengan kembali beraktivitas sesuai dengan keahlian dan kemampuannya.

Selain melakukan pertemuan dengan Gubernur Jateng, pada kunjungan kerja kali ini Stafsus Presiden Angkie Yudistia juga melakukan pertemuan dengan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi serta meninjau dua UMKM, yaitu UMKM pembuatan sabun cair dan UMKM fesyen, yang merupakan milik penyandang disabilitas. 

Menkes Canangkan Vaksinasi bagi Disabilitas

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mencanangkan Vaksinasi bagi Penyandang Disabilitas, baik disabilitas fisik maupun mental, di Rumah Sakit Jiwa dr. H. Marzoeki Mahdi, Kota Bogor, Jawa Barat.

”Ini pertama kali kita memberikan vaksin khusus ke Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). ODGJ umumnya komorbidnya banyak, karena mereka tidak bisa menceritakan dengan terbuka apa yang mereka rasakan. Oleh karena itu, saya rasa bagus bisa mulai memberikan prioritas kepada orang yang dengan gangguan jiwa,” ujar Menkes dikutip dari sekretariat Kabinet, Rabu, (2/6/2021).

Seperti dijabarkan oleh Direktur Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan Siti Kalimah, sebanyak 562.242 penyandang disabilitas di seluruh wilayah Indonesia akan divaksinasi.

Penyandang disabilitas dapat dilayani di seluruh fasilitas kesehatan/sentra vaksinasi manapun dan tidak terbatas pada alamat domisili KTP. 

Baca juga: Viral Harga Mie Instan Pakai Telur Rp 54 Ribu di Puncak Bogor, Camat Cisarua Bakal Cek Kebenarannya

Hal ini Sesuai Surat Edaran Menkes Nomor HK.02.01/MENKES/598/2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 bagi Masyarakat Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, serta Pendidik dan Tenaga Pendidikan.

Pelaksanaan vaksinasi berjalan dengan adanya kerjasama dengan komunitas, organisasi lokal, dan pihak swasta untuk melakukan mobilisasi, mendaftarkan, dan mengatur transportasi antarjemput masyarakat lanjut usia dan penyandang disabilitas ke fasilitas pelayanan kesehatan tempat pelayanan vaksinasi Covid-19. 

Baca juga: Wali Kota Bogor Bima Arya Belum Cabut Status KBL untuk Kasus Covid-19 di Griya Melati

Kerja sama dengan Kementerian Sosial dan  Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri juga berjalan untuk proses vaksinasi di Panti milik Kemensos serta pendataan bagi Kaum ODGJ terlantar yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

”Kalau Panti milik Kemensos, puskesmas di wilayah Panti yang datang. Kemudian di rumah dengan kunjungan rumah, nanti puskesmasnya datang kunjungan rumah,” pungkasnya.(*)