Usulan Ganjar Potong Gaji ASN Dinilai Relevan

TRIBUNNEWS.COM - Usulan Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo soal pemotongan pendapatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah dilakukan banyak negara saat pandemi Covid-19. Hal itu juga dinilai sangat relevan dan dibutuhkan dalam penanganan pagebluk secara nasional.

"Yang diusulkan Pak Ganjar itu sangat relevan dan dibutuhkan. Itu juga sudah dilakukan banyak negara, negara tetangga kita hampir semuanya dan negara Eropa demikian," ujar Peneliti Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati.

Kata Enny untuk mendapatkan anggaran besar dalam waktu singkat, menurut Enny, cara yang paling efektif bukan melakukan pinjaman, tapi merealokasi anggaran.

Salah satu langkah merealokasi anggaran adalah seperti yang diusulkan Ganjar, yaitu melakukan pemotongan pendapatan ASN.

Kalau di negara maju, kata Enny, gaji pejabatnya langsung dipotong otomatis untuk penanganan Covid-19. Menurut Enny, di Indonesia sangat memungkinkan melakukan hal serupa, terutama dari pejabat eselon dan kepala daerah bukan dari ASN golongan 1 sampai 3.

"Dampak atau hasil pemotongan tunjangan itu akan sangat signifikan. Kalau yang gaji pokok, sukarela saja, karena kalau tunjangan kan tidak akan menggangu kemampuan finansial mereka," kata Enny.

Tanpa ada suntikan dana dari realokasi anggaran tersebut, selain berdampak buruk pada penanganan wabah corona hal tersebut juga akan menambah penduduk miskin di negeri ini. Padahal utang luar negeri di saat inipun sangat tidak memungkinkan, sementara jumlah penduduk berkategori rawan miskin di negeri ini mencapai 40 juta dan jumlah penduduk miskin mencapai 25 juta jiwa.

"Jika pemotongan tunjangan jabatan itu langsung di-cut off, 20 persen saja misalnya, dan itu dilakukan secara nasional maka penanganan Covid-19 ini akan mendapatkan tambahan anggaran yang cukup signifikan," katanya.

Jika hal tersebut tidak segera direalisasikan, Enny khawatir akan terjadi persebaran penularan yang sangat luas, terutama di Pulau Jawa. Ia mewanti-wanti, agar jangan menyepelekan penanganan di daerah pedalaman, baik di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi maupun Papua.

Maka menurut Enny, akan lebih baik jika apa yang diusulkan Ganjar tersebut dibahas lebih mendalam oleh pemerintah pusat.

"Kalau jadi kebijakan, sebaiknya yang tunjangan terutama tunjangan jabatan yang dipotong. Setelah Pandemi selesai, pasti memerlukan lagi anggaran pemulihan. Nah singkat kata, anggarannya butuh sangat besar. Maka relokasi dan realokasi anggaran itu memang menjadi satu-satunya pilihan," katanya.