Kades di Kuningan Jabar Takut Bagikan Dana Bantuan Dampak Wabah Corona, Ini Pemicunya

Laporan Kontributor Kuningan, Ahmad Ripai

TRIBUNNEWS.COM, KUNINGAN – Sejumlah kades di wilayah Kabupaten Kuningan dilanda ketakutan.

Pasalnya, sejumlah warga yang sudah meninggal dunia masuk dalam data penerima bantuan dana kompensasi dampak wabah virus corona atau Covid-19.

Data penerima dana bantuan dampak wabah corona yang tidak valid itu akan memunculkan konflik di antara warga dan perangkat desa.

Kades Ciherang Kecamatan Kadugede yakni Masjda mengatakan, data pengajuan Provisi Jawa Barat yang direalisasi itu sebanyak 130.

“Sementara ada sebanyak 20 data yang masuk warga telah meninggal,” ungkapnya.

Hal serupa dikatakan Ny Oom, Kepala Desa Sindangjawa, Kecamatan Kadugede, untuk pengajuan calon penerima bantuan dari provinsi yang di realisasi hanya sebanya 19 warga dan masuk data yang sudah meninggal ada 6 orang.

“Pengajuan sebelumnya sebanyak 254 orang,” ungkapnya.

Oom mengataan, jumlah calon penerima bantuan dari Pemerintah  Kabupaten  Kuningan  memang rata dengan setiap desa se-kuningan.

Baca: Jokowi Minta Tenaga Medis Diberi Perlindungan Optimal: Jadi Garda Terdepan dan Benteng Terakhir

Baca: Dalam Sehari Suliyanto Mampu Memetik 4 Unit Motor, Hasilnya Dihabiskan Untuk Foya-foya

“Tercatat calon penerima bantuan pemda itu sebanyak 60 orang dari jumlah pengajuan sebanyak 286 orang. Kemudian untuk sebanyak 185 orang, itu akan diberi bantuan bersumber anggaran dari pemdes,” ujarnya.

Anggota DPRD Kabupaten Kuningan Susanto juga mengaku mendapatkan banyak cerita warga sudah meninggal dunia masih terdata sebagai penerima dana  bantuan dari Provinsi Jawa Barat.

”Masa orang meninggal dapat bantuan?” ungkap Susanto, anggota DPRD Kabupaten Kuningan, Senin (20/04/2020).

Susanto menerima informasi dari sejumlah desa di Kabupaten Kuningan.

“Pengajuan segera dilakukan namun datanya tidak sesuai alias pihak provinsi diduga menggunakan data lama yang sudah kadaluarsa,” ungkap Susanto lagi.

Melihat dan merasakan keluhan sejumlah Kepala Desa, Susanto mengatakan, ini tidak menutup kemungkinan akan menjadi pemantik dan membuat warga di setiap desa tidak percaya kepada pemerintah desa.

Baca: Merry Riana: Pandemik Virus Corona Ibarat Masa Ulat Menjadi Kepompong

Baca: Turki Kalahkan China Dalam Jumlah Kasus Positif Covid-19

”Mending kalau sebatas tidak percaya, jika lebih dari demikian. Apa yang akan dilakukan pemerintah untuk mereda persoalan tersebut. Ini masalahnya mengenai kehidupan dan isi perut,” ujar di damping Petugas Linmas saat berada di Kantor Desa Ciherang, Kecamatan Kadugede, Kab. Kuningan.

Politisi PKB daerah pilihan IV ini mengatakan, pemerintah provinsi seharusnya cermat dalam mengambil kebijakan di masa pandemik Covid-19.

“Sebab dampak pandemic Covid-19, tidak bisa terhindari dari lingkungan masyarakat beragam sektor. Ya, dalam kebijakan ini jangan lempar batu sembunyi tanganlah,” ungkapnya.

Tidak hanya bantuan provinsi yang dianggap ‘tulis punggung’ Susanto pun mengrkitik kebijakan pemerintah daerah Kuningan.

Terlebih ketika mengetahui alokasi bantuan melalui Dinas Sosial jumlahnya pukul rata.

“Masa untuk bantuan hanya diberikan kepada 60 kepala keluarga per desa,” ujarnya.

Hal ini jelas bisa menimbulkan ketidakpercayaan kepada pemdes dari masyarakatnya sendiri. “Terlebih ketika beberapa desa lain itu memiliki banyak penduduk di desanya, “ ujarnya.

Melihat kerja perangkat tentu menaruh kasihan, karena mereka (perangkat Desa, red) lelah melakukan pendataan untuk mensinkronkan dengan data warganya yang akan didaftarkan sebagai calon penerima.

“Mereka melakuan ini semua demi kondusifitas lingkungan. Selain itu, tindakan mereka tentu bagus untuk menghindari tumpang tindih warga calon penerima nanti,” ujarnya.

Sebab bantuan pemerintah seperti bantuan Pemerintah non tunai (BPTN) Program Keluarga Harapan (PKH).

“Tidak menutup kemunginan, datanya itu itu juga,” ungkapnya.

Pengurus Apdesi Kuningan

Terpisah kepala Desa  Linggasana Hj Henny Rosdiana kepada Tribuncirebon.com mengatakan, pihaknya sampai saat ini belum menerima data jumlah penerima.

“Meski teman kades ada sudah menerima. Namun sampai saat ini, kami lagi lakukan pendataan untuk diajukan,” ujarnya.

Dia mengatakan, calon penerima bantuan dari provinsi, kabupaten sekligus dari desa. “Ini bukan kepada warga miskin saja. Melainkan bantuan yang digulirkan ini, untuk semua warga terdampa dari pandemi covid 19,” katanya.

Lantas, kata Henny yang juga pengurus Asosiasi Perangakat Desa Seluruh Indonesia ( Apdesi) sangat prihatin dengan kebijakan yang menuai beragama celotehan dari kalangan masyaakat.

“Kita akan berusaha untuk melakukan pembagian secara adil dan merata bagi warga dampak covid 19 ini,” ungkapnya. 

Artikel ini telah tayang di tribunjabar.id dengan judulBanyak Orang Meninggal Masuk Daftar Penerima Dana Bantun Provinsi Jabar, Kades di Kuningan Ketakutan