Jokowi Minta APBD Aceh Bermanfaat dan Bisa Dirasakan Rakyat
Kepala Negara juga meminta penggunaan anggaran tersebut juga harus tepat sasaran
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, BIREUEN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pengelolaan anggaran Provinsi Aceh dapat dilakukan dengan baik.
Pasalnya, Aceh merupakan salah satu provinsi penerima anggaran terbesar di Indonesia.
Baca: Pembangunan Tol Banda Aceh - Sigli, Jokowi: Saya Kaget Kecepatannya Luar Biasa
Selain APBD yang ada di provinsi, kabupaten, dan kota, Aceh juga memperoleh dana otonomi khusus yang untuk tahun 2020 ini ditetapkan sebesar kurang lebih Rp 8,3 triliun di mana hampir setiap tahunnya mengalami peningkatan.
Kepala Negara juga meminta penggunaan anggaran tersebut juga harus tepat sasaran.
"Saya hanya ingin mengatakan bahwa apapun yang namanya pengelolaan anggaran itu sangat penting. Bagaimana tata kelolanya. Apakah APBD itu tepat sasaran, bermanfaat untuk rakyat, dan dirasakan oleh rakyat," ujar Jokowi saat sambutan acara Kenduri Kebangsaan, di Sekolah Sukma Bangsa, Kabupaten Bireuen, Aceh, Sabtu (22/2/2020).
Secara khusus, Jokowi menyampaikan keinginannya agar anggaran yang dimiliki Provinsi Aceh dapat diprioritaskan untuk berbagai program pengentasan kemiskinan di daerah tersebut.
Sebab, meski mendapat kucuran anggaran yang besar, angka kemiskinan di Aceh masih cukup besar.
Baca: Surya Paloh: Menteri PUPR Janji Tol di Aceh Rampung Sebelum 2023
"Saya titip kepada seluruh bupati, wali kota, dan gubernur agar gunakan secara fokus, berikan prioritas hal-hal yang sangat penting. Saya juga harus sampaikan apa adanya, angka kemiskinan 14 persen itu besar," kata Jokowi.
"Berikan perhatian kepada angka kemiskinan yang 14 persen itu lewat program-program yang didesain agar pengentasan kemiskinan bisa diselesaikan," tambahnya.
Jokowi ajak masyarakat Aceh
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memandang Aceh sebagai daerah berbudaya dinamis, penuh toleransi, menjunjung nilai-nilai keislaman, dan memiliki sejarah kemaritiman yang kuat.
Kepala Negara juga menyebut Aceh memiliki potensi besar dan merupakan daerah modal selain karena alasan historis perjuangan kemerdekaan Indonesia, juga karena kaya akan sumber daya alam serta sumber daya manusianya.
Baca: Pembangunan Tol Banda Aceh - Sigli, Jokowi: Saya Kaget Kecepatannya Luar Biasa
Maka itu, Jokowi mengajak masyarakat Aceh untuk bersama membangun Aceh juga bangsa Indonesia.
"Marilah sekarang konsentrasi kita ke arah pembangunan. Aceh memiliki kekuatan dan potensi karena ini merupakan daerah modal. Modal sumber daya alam dan modal sumber daya manusia yang saya tahu karena saya tahun 86 hingga 88 itu berada di Lhokseumawe dan di Bener Meriah," kata Jokowi saat sambutan acara Kenduri Kebangsaan, di Sekolah Sukma Bangsa, Kabupaten Bireuen, Aceh, Sabtu (22/2/2020).
Baca: Jokowi Perintahkan Evakuasi WNI dari Kapal Pesiar Diamond Princess Dipersiapkan dengan Baik
Selain itu, untuk membangun dan mendorong perekonomian Bumi Serambi Mekkah, Jokowi mengajak pemerintah daerah dan masyarakat Aceh untuk bekerja dan duduk bersama dalam menyelesaikan tantangan pembangunan di provinsi itu.
"Mari kita bersama-sama bersatu. Masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat menyelesaikan persoalan-persoalan dan tantangan-tantangan yang ada di Bumi Aceh ini. Kalau ada persoalan besar yang bisa kita selesaikan bersama, mari duduk bersama," ucapnya.
Jokowi segera beri jawaban
Presiden Joko Widodo mengatakan, telah menerima masukan terkait sejumlah permasalahan dalam perjanjian Helsinki.
Presiden telah bertemu langsung dengan Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Wali Nanggroe Aceh ke X Malik Mahmud Al-Haythar berserta sejumlah tokoh Aceh lainnya untuk menderakan langsung permasalahan yang terjadi.
Hal itu disampaikan Jokowi saat sambutan acara Kenduri Kebangsaan, di Kabupaten Bireuen, Aceh, Sabtu (22/2/2020).
"Saya sudah bertemu dengan Pak Mualim, pak Muzakir Manaf saya ketemu dan tokoh-tokoh Aceh lainnya yang tidak saya sebut satu persatu. Ada problem ini, Pak ada masalah ini, Pak ada persoalan, Yaa," kata Jokowi.
Baca: Plt Gubernur Aceh Berharap Dana Otonomi Khusus Tidak Dibatasi Hingga 2027
Baca: Jokowi Perintahkan Evakuasi WNI dari Kapal Pesiar Diamond Princess Dipersiapkan dengan Baik
Baca: Istri Berkomplot Dengan Selingkuhan Bunuh Suami Sendiri di Lampung, Pelaku: Saya Tak Menyesal
Jokowi pun meminta waktu untuk menjawab sejumlah masalah yang telah diterimanya.
Permasalahan itu, kata Jokowi, akan dibahas dalam rapat-rapat terbatas di Istana Negara.
Kepala Negara juga berjanji akan segera memberikan jawaban atas persoalan tersebut.
"Tapi beri waktu saya untuk menjawab, beri waktu saya untuk menjawab karena apapun ini akan didiskusikan dalam rapat-rapat terbatas yang selalu. Kita lakukan setiap minggu sehingga jawabannya nanti saya akan berikan," jelasnya.
Diketahui, perjanjian Helsinki merupakan komitmen kedua belah pihak untuk penyelesaian konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua.
MoU Helsinki ditandatangani pada 15 Agustus 2005.
