PGRI Jateng Kritik Rencana Penghapusan Guru Honorer,Ini yang akan Terjadi Bila Tak Ada Guru Honorer
Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah, Muhdi, mengkritik rencana pemerintah yang akan menghapus tenga honorer.
Lalu, ditambah guru pensiun selama lima tahun mendatang sebanyak 250 ribu, artinya setiap tahun ada 50 ribu guru pensiun.
Mengetahui itu, Presiden Jokowi berjanji akan memenuhi selama lima tahun.
Hingga akhirnya 2018 ada seleksi CPNS, namun tidak konsisten lantaran 2019 tidak ada karena mundur di 2020.
Diharapkan, di 2020 ada dua kali seleksi CPNS.
"Pemerintah kan belum mampu memenuhi guru, ayo lah pemerintah harus fair."
"Silakan menghapus guru honorer, tetapi penuhi kekurangan guru," katanya.
Jika pemerintah hanya mengakui pegawai dengan status PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Muhdi mengharapkan agar honorer diangkat dengan dua skema tersebut.
Untuk skema CPNS, ia berharap ada perlakuan berbeda terhadap guru honorer yang telah mengabdi lama.
Harus ada kemudahan.
"Siapa yang diprioritaskan diangkat jadi PNS, mereka yang sudah lama mengabdu diberikan penghormatan, penghargaan, dan afirmasi."
"Pengalaman dan masa kerja mereka tolong diberi skor," imbuhnya.
Rencana penghapusan honorer mendapat tanggapan serius Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo.
Menurutnya, penghapusan tenaga honorer akan membuat daerah mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan pegawai di sejumlah instansi.
Tapi, kata dia, kekurangan yang paling terasa adalah di bidang tenaga pendidik atau guru.
"Kalau itu dihapus dan tidak boleh, maka kita kekurangan pegawai."