Bangun Listrik Tenaga Air di Ibukota Baru, Perusahaan Jepang Ini Tawarkan Harga Murah

TRIBUNNEWS.COM, SAMARINDA - Rencana pembangunan Ibu Kota Negara Indonesia yang baru ada di Kalimantan Timur, tepatnya berada di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. 

Negara seperti Jepang mulai melirik, berminat akan investasi di lokasi ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur. 

Kabarnya akan bangun Pembangkit Listrik Tenaga Air dengan tawaran harga murah. 

Sejumlah investor asing, termasuk dari Jepang mulai tertarik untuk berinvestasi di Ibu Kota Negara ( IKN ) baru.

Perwakilan perusahaan kelistrikan asal Jepang, Kansai Electric Power (KEP), Senin (20/1/2020) menyambangi Pemprov Kalimantan Timur. 

Mereka menawarkan pasokan listrik sebesar 0,6 Gigawatt (GM) dari pembangkit listrik tenaga air (Hydro power) yang akan dibangun di Serawak, Malaysia.

Baca: Jokowi Akan Paksa Semua PNS Pusat untuk Pindah ke Ibu Kota Baru

Baca: WNA Asal Malaysia Meninggal Setelah Dirawat Seminggu di Kampung Suaminya Daerah Lembata NTT

Baca: Mantan PM Inggris hingga Putra Mahkota UEA Jadi Dewan Pengarah Ibu Kota Baru, Apa Imbalannya?

Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor beserta jajaran menerima perwakilan KEP di ruang kerja gubernur lantai 2 Kantor Gubernur Kaltim.

Perwakilan KEP mempresentasikan peluang investasi di wilayah Kalimantan Timur.

Perusahaan yang berdiri sejak 1 Mei 1951 dalam perjalanannya hingga saat ini telah berpengalaman melakukan pemasangan listrik dengan total kapasitas 34 GW di seluruh dunia.

Di antaranya Irlandia, Laos, Amerika Serikat, Filipina, Thailand, Indonesia (Rajamangala Hydro 47 MW), Australia dan Singapura.

Direktur Kansai Electric Power Cabang Jakarta Tesuo Onaru mengatakan, Kansai Electric Power menawarkan jaringan kelistrikan menggunakan energi baru terbarukan (hydro power) dengan tarif listrik yang lebih murah.

"Untuk Kalimantan, kami memiliki proyek interkoneksi pembangunan jalur transmisi tenaga hijau dari Sarawak, Kalimantan hingga ke Jawa," jelasnya.

Baca: Konsep Ibu Kota Indonesia yang Baru, Jokowi: Bukan Sekedar Kota Administrasif Pusat Pemerintahan

Baca: Erick Thohir Jelaskan Peran BUMN soal Pemindahan Ibu Kota, Sebut Menaikkan CSR Jadi 5 Persen

Baca: Konsep Ibu Kota Negara Baru, Hidup Berdampingan dengan Alam

Gubernur Isran Noor menanggapi positif presentasi dari KEP.

Namun, dirinya sekali lagi mengingatkan tentang regulasi kelistrikan di Indonesia.

Untuk itu, disarankan pihak Kansai dapat mengirim Letter of Intent ke Pemprov Kaltim dan Pemerintah RI.

Sistem ini bagus. Presentasi yang bagus, semoga Jepang juga menjadi salah satu partisipan dalam sayembara pembangunan IKN baru di Kalimantan Timur.

Program pembangunan di ibu kota baru akan terintegrasi.

"Nantinya ada di bawah pengawasan Badan Otoritas khusus yang paling lambat terbentuk pada Juli 2020," kata Isran Noor.

Sesuai dengan paparannya, Gubernur Isran mengatakan, dipilihnya Serawak menjadi lokasi pembangunan power hydroelectric (Hydropower), karena melihat besarnya potensi di sana.

Sedangkan, potensi di wilayah Kaltim untuk dibangun Hydropower hanya menengah.

"Tadi perusahaan listrik dari Jepang. Mereka menawarkan listrik ke kita," ujar Isran kepada media, sekitar pukul 18.15 Wita, di Kantor Gubernur Kaltim.

"Mereka mau menyediakan listrik ke Kalimantan Timur dengan harga murah. Bahkan, harganya paling rendah di dunia. Bagus sebenarnya itu," lanjutnya singkat.

Namun demikian, niat baik tersebut terkendala dengan regulasi di Indonesia. Pasalnya, untuk menjual dan mengalirkan listrik di Indonesia merupakan kewenangan Perusahaan Listrik Negara (PLN).

"Tapikan tidak bisa langsung seperti itu. Persoalannya, PLN itu punya undang-undang (UU) sendiri. Daerah tidak punya kewenangan membangun pembangkit listrik dan juga mengoperasionalkannya," tandasnya.

Sesuai perencanaan pula, dibeberkan Isran, listrik bukan hanya dialihkan ke Kaltim. Melainkan, dialirkan ke Pulau Jawa. Adapun kapasitas hydropower tersebut nantinya, 2 GW, dengan pembagian Kaltim sebesar 0,6 GW, pulau Jawa 1,4 GW.

"Ada yang sudah dibangun ada yang belum. Nanti mau dikonekan aliran listriknya sampai ke Jawa. Jadi, setelah dibangun di Serawak, di Kaltim akan dibangun transmisinya sampai menyambung ke Pulau Jawa," tuturnya.

Sempat juga menjadi persoalan pada presentasi, penggunaan fasilitas PLN saat nantinya hydropower ini dibangun.

Apakah KEP akan menggunakan atau tidak. Itu dikatakan Isran, menjadi kelebihan dan kekurangan perencanaan pembangunan fasilitas listrik ini.

"Itulah plus dan minusnya kalau ini dibangun. Apakah menggunakan itu (fasilitas PLN) atau tidak," jelasnya.

Listrik di Kota Samarinda Kalimantan Timur (Tribunkaltim.co/Cahyo Putro Yodak)
Sebagai informasi, kurang kebih 1.350 kilometer jaringan listrik yang akan dibangun KEP melalui proyek kelistrikan ini agar seluruh jaringan listrik ini terkoneksi sampai ke Pulau Jawa.

Menurut sejarah perusahaan listrik asal Jepang yang telah berdiri sejak 1951 ini, telah membangun 8 hydro power di seluruh dunia. Termasuk salah satunya ada di Indonesia, dengan nama Rajamanggala Hydro, di Sungai Citarum, Jawa Barat (Jabar).

Direncanakan saat ini, KEP akan melaksanakan pembangunan hydropower di Amerika (St Joseph Thermal) dan Serawak Malaysia (Malaysia-Java Interconnector PJ). 

Ditawari Kelebihan Listrik

PRESENTASI perwakilan Kansai Electric Power (KEP), perusahaan listrik asal Jepang, seperti diungkapkan Kepala Biro Ekonomi Setdaprov Kaltim, Nazrin lebih banyak menawarkan surplus listrik hasil pembangkit yang dibangun KEP.

Penawaran pihak KEP, karena melihat Ibu Kota Negara (IKN) akan dibangun di Kaltim dengan pembangunan berbasis ramah lingkungan.

Dan KEP menawarkan sistem kelistrikan dengan label Green Power Transmission Line Construction Project.

"Mereka itu sebenarnya ingin menawarkan listrik murah kepada Kaltim, yang juga telah ditunjuk sebagai lokasi IKN," ujarnya kepada Tribun, Senin (20/1) sore, di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda.

"Listrik murah itu, merupakan kelebihan produksi listrik yang akan direncanakan dibangun di Serawak, Malaysia. Jaringan itu akan menghubungkan jaringan listrik dari Serawak, menuju Kalimantan sampai ke Jawa," lanjutnya.

Listrik ramah lingkungan, dikatakan Nazrin, menjadi jualan KEP kepada Pemprov Kaltim.

Namun demkian, Pemprov Kaltim melalui Gubernur hanya menyambut baik atas niatan tersebut.

"Sebab, ini bukan kewenangan kami. Dan untuk meneruskan rencana ini akan berbenturan dengan regulasi di Indonesia," pungkasnya sembari menjelaskan UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Menurut penjelasan UU tersebut, penyedia listrik di Indonesia bukan hanya Perusahaan Listrik Negara (PLN). Namun, PLN sebagai perpanjangan tangan dari negara merupakan pelaksana utama usaha penyediaan tenaga listrik.

"PLN punya UU sendiri. Dan PLN tetap memegang hak untuk mendapatkan prioritas pertama dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Benturannya disitu," tuturnya.

Posisi Pemprov Kaltim, nantinya akan menyampaikan persoalan ini kepada pemerintah pusat. Kemudian, semua penentuan kebijakannya akan diserahkan kepada pemerintah pusat.

"Gubernur menyambut baik. Tapi ini kewenangan pusat. Jadi, nanti kita serahkan kepada pemerintah pusat. Apalagi, jaringan listrik ini antar negara nantinya," tandasnya.  (Tribunkaltim.co)

Artikel ini telah tayang di tribunkaltim.co dengan judul Jepang Lirik Investasi di Ibu Kota Baru Kalimantan, Bangun Listrik Tenaga Air, Tawarkan Harga Murah