Ada Soal tentang 'Khilafah' di Ujian Semester MA Kediri, Sekretaris LPBH NU: Disusupi Indoktrinasi

TRIBUNNEWS.COM - Sekretaris Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH NU) Kabupaten Kediri, Taufik Dwi Kusuma menanggapi temuan soal ujian tentang khilafah di Madrasah Aliyah (MA) Kota Kediri.

Taufik menganggap beberapa soal di ujian semester mata pelajaran Fiqih tersebut disusupi indoktrinasi ajaran khilafah.

Ia mengambil contoh pada soal nomor 3 dalam lembar ujian.

"Khilafah yang dibangun Rasulullah SAW dan diteruskan oleh para sahabatnya berlandaskan pada pijakan kokoh yang pada prinsipnya dimaksudkan untuk:

A. Melindungi rakyat lemah

B. Membina Toleransi

C. Menegakkan kalimat Tauhid

D. Membangun Kerjasama

E. Menghindari permusuhan"

"Proses indoktrinasi di dalam materi pelajaran ini sangat terlihat," ujar Taufik dilansir Kompas.com, Kamis (5/12/2019).

Ia pun menyesalkan munculnya materi khilafah dalam soal ujian tesebut.

Soal yang diperuntukkan untuk siswa kelas XII tahun ajaran 2019/2020 ini pun telah ditarik oleh Kementerian Agama (Kemenag).

Sementara itu, Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Jawa Timur, Amin Machfud mengatakan telah menindaklanjuti kejadian tesebut.

Ada tiga tindakan yang telah dilakukan Kemenag, di antaranya menarik soal yang dibagikan kepada siswa.

Memanggil Kelompok Kerja Madrasah (KKM) Guru MA di Kabupaten Kediri.

Selain itu, pada 11-13 Desember 2019 mendatang, rencananya akan dilakukan ujian semester susulan mata pelajaran Fiqih.

Mengenai keterkaitan mata pelajaran Fiqih dengan khilafah, Amin Machfud mengungkapkan, mata pelajaran Fiqih tidak mempunyai kaitan langsung dengan khilafah.

Ia menjelaskan, Fiqih mempelajari tentang kepemimpinan setelah Rasulullah.

"Mata pelajaran Fiqih, aspek penekanannya adalah kepemimpinan setelah Rasulullah, Khulafaur Rasyidin sampai dengan Turki Usman," ungkap Amin Machfud dilansir dari kanal YouTube Metrotvnews, Rabu (4/12/2019).

Amin Machfud mengungkapkan, sebelum proses pembuatan soal, pihaknya telah memberikan rambu-rambu kepada guru yang membuat soal Fiqih untuk tidak memasukkan unsur khilafah.

"Kami sudah mewanti-wanti sebetulnya, jangan sampai khilafah ini masuk di konten-konten mata pelajaran maupun di soal-soal ujian," ungkapnya.

Lebih lanjut, pihaknya telah memanggil guru Fiqih yang membuat soal tersebut serta seluruh guru KKM untuk dimintai keterangan secara langsung.

Kanwil Kemenag Jawa Timur masih melakukan peninjauan terkait hal yang menjadi penyebab soal khilafah dapat muncul.

Pihak Kanwil Jawa Timur juga akan memberikan sanksi tegas kepada pegawai atau guru yang melanggar aturan.

Sementara itu, menurut guru KKM yang dipanggil Kanwil Kemenag Jawa Timur, Nur Salim menilai, ada tahapan yang dilompati yakni verifikasi soal.

"Ada tahapan yangg dilompati kelihatannya, untuk verifikasinya, dan lagi-lagi di konten materi kan memang ada itu, sehingga penafsirannya agak berbeda-beda antar guru kita."

"Nanti akan kita evaluasi lebih lanjut, pola pikirnya bagaimana, maunya apa kok memunculkan soal-soal seperti itu," ungkap Nur Salim masih dilansir dari sumber yang sama.

(Tribunnews.com/Rica Agustina)