Kapolsek Dimutasi Karena Diduga Dukung Prabowo, Polda Jabar: Itu Bukan Demosi

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha Sukarna

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG-Kabid Humas Polda Jabar Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko membantah ada upaya penggalangan kekuatan untuk memenangkan salah satu calon presiden tertentu, merujuk pada pengakuan mantan Kapolsek Pasirwangi Kabupaten Garut.

"Tidak benar. Diatur di Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri Pasal 28 ayat 1 dan 2, Polri harus netral," ujar ‎Trunoyudo via pesan elektroniknya.

Pengakuan mantan kapolsek, ia dimutasi ke Polda Jabar dan menempati jabatan Kepala Seksi Pelanggaran Lalui-lintas di Ditlantas Polda Jabar.

Berdasarkan asumsi sang mantan kapolsek, mutasi itu dilatar belakangi sesuatu hal yang dianggap‎ menguntungkan calon presiden nomor urut 02.

Baca: Amien Rais Ancam People Power, TKN: Elite yang Memanasi Bakal Terpinggirkan

Baca: Tak Diundang ke Pernikahan Adik Kandung, Wirdha Sylvina Kirimkan Doa untuk Dhawiya Zaida

"Mutasi hal biasa dalam organisasi dan sebagai penyegaran di tubuh internal Polri. Semua jabatan ada batasannya, tidak mungkin selamanya," ujar dia.

Ditanya apakah mutasi dari jabatan Kapolsek menjadi kepala seksi bersifat menjatuhkan atau sebaliknya, Truno menganggap mutas itu hal yang standar dan biasa saja.

Pertanyaan itu perlu ditanyakan ke Trunoyudo mengingat, AKP Sulman merasa mutasi itu membuat dirinya dizolimi.

"Dari kapolsek ke kepala seksi biasa aja, bukan yang luar biasa bukan pula demosi. Jadi yang bersangkutan ini pengalaman di bidang lalu lintas, jadi di telegram-nya, ‎dia kompeten membidangi lalu lintas. Di jabatan barunya, dia membidangi urusan penegkkan hukum lalu lintas," ujar dia.

Demosi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah perpindahan‎ suatu jabatan ke jabatan yang lebih rendah. Sedangkan promosi menurut KBBI, adalah kebalikan dari demosi.

‎Lantas, apakah pengakuan AKP Sulman di kantor LBH Lokantara bersama Haris Azhar memiliki konsekuensi hukum, Truno mengatakan institusi Polri memiliki mekanisme tersendiri.

"Tentu ada mekanismenya nanti dari fungsi pengawasan karena seluruh personel Polri terikat aturan," ujarnya. (men).