BPBD Bantul Perkirakan Kerugian Akibat Bencana Banjir dan Longsor di Bantul Capai Rp 106 Miliar
Kerugian akibat bencana banjir dan longsor yang melanda beberapa daerah di Bantul ditaksir mencapai Rp106 miliar.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, BANTUL - Kerugian akibat bencana banjir dan longsor yang melanda beberapa daerah di Bantul ditaksir mencapai Rp106 miliar.
Dari informasi yang dihimpun Tribunjogja.com, kerugian yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bantul tersebut meliputi kerusakan infrastruktur dan rumah-rumah warga.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul, Dwi Daryanto mengatakan, tercatat ada sepuluh rumah yang rusak berat.
Rumah-rumah yang rusak ini berada di Dlingo, Muntuk, Mangunan, dan Imogiri.
"Yang paling banyak kerugian kan di sektor material, kerugian peralatan rumah tangga. Yang banjir tidak ada yang rusak. Yang rusak itu yang longsor. Mangunan ada yang roboh rumahnya," kata Dwi pada wartawan, Kamis (28/3/2019).
Lanjutnya, pemerintah akan memberikan bantuan stimulan untuk pemulihan rumah rusak.
Bantuan akan diberikan menyesuaikan tingkat kerusakan yang dialami.
"Karena bentuknya bukan uang tapi bahan bangunan. Kita tidak akan pernah memberi uang, tapi bentuk barang supaya bisa dimanfaatkan dan bisa dilaksanakan," jelasnya.
Jika dirupiahkan, ada tiga kategori kisaran nominal yang akan diberikan.
"Kisaran Rp 10 juta, Rp 5 juta, dan Rp 2 juta, nominalnya seperti itu," urai Dwi.
Lanjutnya, soal masa tanggap darurat masih akan berlangsung hingga 4 April mendatang.
Hal tersebut karena ia memandang masih banyak daerah yang memerlukan penanganan untuk tanggap darurat.
"Proses itu perlu waktu. Sehingga harapan kita dua minggu untuk maksimal penanganan darurat. Setelah itu kita beralih ke masa transisi pemulihan," jelasnya.
Pertimbangan tersebut berdasar tinjauan lapangan bebetapa waktu lalu bersama Gubernur DIY.
"Setelah kemarin Ngarsa Dalem berkeliling dari sepanjang Sungai Celeng ke Sriharjo ternyata banyak infrastruktur, rumah warga yang perlu penanganan segera. Ini yang menjadi pertimbangan kita untuk memperpanjang proses tanggap darurat," paparnya.
Masa tanggap darurat ini meliputi evakuasi korban yang telah selesai dilakukan hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Pendataan dan verifikasi kebutuhan masyarakat terdampak juga terus dilakukan.
"Yang sudah verifikasi ulang sepanjang Sungai Celeng kanan-kiri. Karena masuk transisi berikutnya itu harus benar-benar yang valid untuk menentukan keperluan apa yang mendesak diperlukan," terangnya.
"Terutama jembatan-jembatan yang putus perlu penanganan segera, tanah-tanah longsor perlu pemulihan. Nah ini yang perlu segera kita lakukan," lanjutnya.(*)
