Tunggakan BPJS ke RSUD Dr Soetomo Surabaya Capai Rp 200 Miliar, Pemprov Beri Solusi ini
Direktur Utama RSUD Dr Soetomo Surabaya Joni Wahyudi mengakui bahwa tunggakan BPJS mulai mengganggu operasional rumah sakit tipe A yang dimiliki
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Direktur Utama RSUD Dr Soetomo Surabaya Joni Wahyudi mengakui bahwa tunggakan BPJS mulai mengganggu operasional rumah sakit tipe A yang dimiliki oleh Pemprov Jawa Timur tersebut. Terutama untuk pembelian obat dan juga untuk pembelian alat kesehatan.
Dalam wawancara bersama Surya usai pertemuan dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Selasa (5/2/2019), di Gedung Negara Grahadi, Joni mengatakan bahwa tunggakan BPJS ke RSUD Dr Soetomo mencapai Rp 200 miliar.
"Tunggakan ke kami untuk BPJS senilai Rp 200 miliar. Ada sejak tahun 2015, 2016, 2017 untuk tunggakan obat. Sedangkan tunggakan 2018 untuk pelayanan aja," kata Joni kepada Tribunjatim.com.
Joni mengakui bahwa RSUD berupaya keras dengan tunggakan tersebut mengakali agar pelayanan terus jalan dan tidak mengganggu kualitas layanan pada pasien yang setiap harinya selalu bertambah.
Keuangan untuk operasional tetap berjalan untuk makanan pasien, pembelian obat dan seterusnya. Pengeluaran untuk operasional rumah sakit Dr Soetomo mencapai Rp 50 miliar hingga Rp 60 miliar per bulannya.
Setiap harinya jumlah pasien di DR Soetomo mencapai 3000 pasien rawat jalan perhari, 200 pasien di IRD, dan 1500 pasien untuk rawat inap.
"Rumah Sakit Dr Soetomo itu kan BULD, jadi cash harus ada karena untuk beli obat. Kita memasukkan dalam APBD memang tapi kan operasional harian kan tetap ada, tidak boleh tidak," tegasnya kepada Tribunjatim.com.
Untuk itu, dalam rapat bersama gubernur, ia mengaku sudah dapat solusi. Pemprov sudah mengijinkan untuk bisa menambal piutang ke BPJS dengan sistem supply chain finance. Yang dilakukan dengan sistem kerjasama dengan bank.
"Kita diizinkan untuk menggunakan supply chain finance. Jadi ada banj tertentu akan nalangi untuk memenuhi kebutuhan operasional kita. BPJS nanti yang akan bayar langsung ke bank itu," kata Joni.
Menurutnya solusi ini tepat di tengah kebutuhan operasional rumah sakit yang tersendat akibat tunggakan BPJS. Sedangkan rumah sakit tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan ke pasien.
