Puluhan Pedagang Korban Kebakaran Kecewa Tidak Bisa Menemui Satu Orangpun Anggota Dewan

TRIBUNNEWS.COM, KOTABARU - Puluhan pedagang eks pasar blok F, kompleks Pasar Kemakmuran Kotabaru mengaku kecewa, lantaran tidak bisa menemui satu orang-pun anggota dewan DPRD Kotabaru.

"Kantor DPRD kok kosong, masa dari 35 anggota dewan satu orang pun tidak ada di tempat," teriak salah satu pedagang, Rabu (24/10/2018).

Baca: Tim Koorsupdak KPK Bantu Polresta Depok Tangani Kasus Korupsi Pengadaan Tanah

Suasana itu pun membuat kekecewaan pedagang kian memuncah. Bahkan belasan orang sempat terisak karena hampir satu bulan mereka tidak bisa berjualan lantaran tidak ada kepastian tempat sesuai keinginan pedagang.

Arbainah, salah satu pedagang misalnya. Sambil menangis, ia menumpahkan semua unek-uneknya di hadapan seorang staf sekretariat dewan yang berjaga di pintu masuk ruang Komisi II.

"Kami sudah hampir satu bulan tidak berjualan. Sementara kami perlu makan, biaya sekolah, kuliah anak dan lain-lain," ucap Arbainah akrab disapa Indah ini.

Berharap anggota dewan DPRD menjembatani dan mencarikan solusi pedagang yang menolak akan ditempatkan di lantai atas pasar blok E, karena sepi dari pengunjung.

"Kami sangat kecewa sekali dengan anggota dewan," bebernya disambut tangisan dari pedagang lainnya.

Baca: Dua Buruh Pabrik Kedepatan Membawa Senjata Tajam

Tidak puas, karena tidak mendapatkan jawaban. Puluhan pedagang, bersikekeuh tidak pulang ke rumah. Mereka pun kembali menggeruduk kantor bupati yang berlokasi berseberangan dengan kantor dewan.

Sempat menunggu sekitar satu jam di depan kantor dewan, kekecewaan pedagang akhirnya redam. Mereka tidak hanya ditemui Bupati Kotabaru H Sayed Jafar, sekda, asisten, dan kepada dinas pedagang dan pasar.

Namun suasana dan kondisi pedagang juga sempat membuat terharu orang nomor satu di Bumi Saijaan ini. Kemudian memerintahkan kepala disdagsar Mahyudiansyah mengakomodir keinginan pedagang tersebut.

"Ya saya sangat terharu. Karena kita pernah mengalami seperti dialami mereka (pedagang). Mereka sudah ditimpa musibah sementara berjualan satu-satunya pencarian mereka," jelas bupati.

Terpisah, Sekretaris Daerah Drs H Said Akhmad MM mengatakan, mengenai kios pemerintah daerah tidak bisa membangunkan karena dilarang BPK, lantaran kebakaran tidak termasuk klasifikasi bencana.

"Pedagang membangun kios dengan biaya sendiri. Tapi sewa tidak dipungut sampai pedagang pindah di lokasi yang akan dibangunkan," tandasnya.(banjarmasinpost.co.id /Helriansyah)