Ini Tiga Sebab Masih Tingginya Jumlah Warga Miskin di Sumut Menurut Effendi MS Simbolon
Kemiskinan juga disebabkan minimnya pendidikan sehingga perlu memberikan perhatian khusus memberikan pendidikan ke masyarakat yang kurang mampu
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara (Prov Sumut) mencatat jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara pada 2016 sebanyak 1,455 juta jiwa.
Dari jumlah tersebar di 33 kabupaten/ kota di Sumut.
Dari 33 kabupaten/ kota, ada lima kabupaten/kota yang jumlah penduduk miskin paling tinggi.
Kelima daerah itu yakni Kota Medan (206,87 ribu) jiwa, Kabupaten Langkat (114,19 ribu) jiwa, Kabupaten Deliserdang (110,09 ribu) jiwa, Kabupaten Simalungun (92,19 ribu) jiwa, Kabupaten Asahan (84,35 ribu) jiwa, dan Kabupaten Serdang Bedagai (58,17 ribu) jiwa.
Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Effendi MS Simbolon berharap agar pemerintah daerah segera mencari solusi untuk mengatasi ini.
Menurut Anggota Komisi I DPR RI ini, penyebab kemiskinan adalah minimnya ketersediaan lapangan kerja sehingga menimbulkan banyaknya pengangguran, masih rendahnya tingkat pendidikan, dan belum meratanya pembangunan di setiap daerah.
Baca: Tertangkap di Sumatera Utara, Bandar Sabu Asal Lampung Ditembak Mati, Ini Identitasnya
Untuk itu, kata Effendi MS Simbolon, pemda sebaiknya menciptakan lapangan kerja baru yang bisa menyerap banyak tenaga kerja sehingga, pengangguran di setiap daerah dan angka kemiskinan juga berkurang.
"Menciptakan lapangan kerja tentunya juga bisa dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang enterpreneur. Ini bisa dilakukan melalui sosialisasi kepada angkatan kerja yang usianya masih muda. Sehingga, akan timbul enterpreneur muda yang menciptakan lapangan kerja nantinya, bukan pencari kerja," katanya, Minggu (17/9/2017).
Kemiskinan juga ditimbulkan dari masih rendahnya tingkat pendidikan.
Perlu adanya perhatian khusus dari pemda dalam memberikan pendidikan ke masyarakat yang kurang mampu.
Ia memisalkan dengan memberikan beasiswa kepada pelajar kurang mampu.
Baca: Atasi Kemiskinan, Bappenas Harapkan Lebih Banyak Ciptakan Lapangan Kerja
"Mulai dari tingkat SD, SMP, SMA sederajat, bahkan sampai jenjang kuliah. Kebijakan yang diciptakan juga harus menyentuh kepada kepentingan masyarakat," ucapnya.
Effendi yang juga sebagai Ketua Umum PSBI, pembangunan ke setiap daerah juga mesti merata, sesuai dengan harapan Presiden RI Joko Widodo.
Menurutnya, dana desa yang menjadi program pemerintah pusat itu diberikan demi pembangunan di setiap daerah merata.
