Warning Rumah Sakit, Jokowi Tegaskan Pemerintah Bayar Biaya KIS

TRIBUNNEWS.COM, MEMPAWAH - Presiden Joko Widodo membagikan kartu bantuan dari pemerintah kepada masyarakat di Pantai Kijing, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Sabtu (18/3/2017) pagi.

Pihak rumah sakit wajib melayani secara baik pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Kartu bantuan dari pemerintah yang dibagikan oleh Presiden Jokowi yakni KIS, Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT).

"Kalau tidak dilayani secara baik, lapor ke Pak Gubernur, Pak Bupati, dan Ibu Menteri Kesehatan," ujar Presiden Joko Widodo.

Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemegang KIS tidak perlu membayar biaya rumah sakit.

"Yang bayar pemerintah, jadi awas kalau nggak (dilayani secara) baik," ucap Jokowi disambut tepuk tangan warga.

Oleh karena itu Presiden minta agar masyarakat tidak ragu menggunakan KIS saat datang ke puskesmas dan rumah sakit.

Di hadapan 1.198 orang warga Mempawah, Presiden memberikan 98 KIS dari total penerima 89.126 orang, KIP kepada 500 siswa dari 1.018 siswa, penerima makanan tambahan sebanyak 450 orang, dan penerima keluarga harapan sebesar 150 keluarga dari total 3.441 penerima manfaat.

Setiap keluarga penerima PKH mendapatkan Rp 500 ribu per tiga bulan sehingga per tahun memperoleh Rp 2 juta yang dapat diambil secara berkala di bank.

Sedangkan KIP untuk anak SD sebesar Rp 450 ribu, SMP sebesar Rp 750 ribu, dan SMA/SMK sebanyak Rp 1 juta setiap tahun saat kenaikan kelas.

"Uang di KIP cukup, tapi saya ingatkan hanya dipakai untuk keperluan pendidikan. Beli buku, tas, seragam sekolah, bayar untuk keperluan sekolah. Tapi kalau ketahuan untuk membeli pulsa, kartunya akan dicabut," ujar Presiden.

Dalam kesempatan itu, Presiden pun menasihatkan bagaimana konsumsi biskuit sebagai PMT yaitu hanya 6 keping per hari bagi anak-anak.

"Sedangkan balita sampai usia 11 bulan konsumsi 6 keping per hari, sedang balita 1-5 tahun 12 keping," kata Jokowi.

Baca: Istri Pahingar Minta Maaf pada Anak-anaknya

Beri Warning
Dalam kunjungan kerja ke Kalimantan Barat juga meresmikan proyek pembangkit tenaga listrik. Jokowi memberi isyarat untuk melanjutkan proyek pembangkit listrik yang mangkrak, namun ia memberi beberapa catatan.

Jokowi memperingatkan agar jangan ada pihak bermain-main dan mengambil keuntungan dalam 34 proyek pembangkit listrik telantar di PT PLN.

"Jangan dipikir saya tidak tahu, supaya saudara ngerti saja. Saya biasa bekerja detil, silakan, saya memberikan ruang diteruskan silakan karena uang kita yang sudah nancep habis di situ banyak tetapi jangan dimain-mainkan lagi," kata Jokowi.

Pembangkit listrik yang diresmikan di Kabupaten Mentawah berkekuatan 4x25 megawatt. Satu pembangkit listrik telantar yaitu PLTG Mempawah (4x25 megawatt) yang telah terbengkalai pembangunannya sejak 2007.

Padahal proyek itu sudah menghabiskan dana Rp 1,5 triliun, dan berlokasi tepat di samping PLTG MPP Mempawah.

"Saya tidak mau nanti kapasitasnya hanya 30 persen atau 40 persen. Untuk apa? Dan saya bisa mengecek itu. Jangan main-main dengan hal teknis dan detil, pasti saya akan lihat karena menyangkut uang yang triliunan (rupiah)," katanya.

Presiden juga menyatakan, meneruskan proyek kelistrikan yang telantar jangan asal-asalan. Tidak akan ada lagi celah penyalahgunaan pelaksanaan dan pendanaan proyek kelistrikan itu.

Presiden memberi contoh kecurangan, di antaranya hanya mengecat baru turbin lama.

"Jadi kalau dimain-mainin, awas! Saya hanya satu kata Awas! Itu saja! Tidak usah takut kalau hal-hal yang baik, pasti saya back up. Tapi kalau yang tidak benar, hati-hati... Hati-hati!," kata Jokowi.

Dia telah meminta laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengenai 34 proyek pembangkit listrik yang telantar sejak 7-8 tahun lalu.

Data menunjukkan, 71 proyek dari 109 proyek masih dalam tahap perencanaan dan pengadaan.

Sebanyak delapan mobile power plant (MPP) yang peresmiannya dipusatkan di Desa Jungkat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah.

Di awal sambutannya, Presiden Jokowi mengatakan pembangunan pembangkit listrik lantaran masyarakat mengeluhkan ketersediaan listrik yang minim di delapan daerah tersebut.

Selain itu, alasan pembangunan pembangkit listrik portabel lebih cepat, dibanding menggunakan bahan bakar batubara.

"Kalau pakai yang batubara bisa empat tahun sampai lima tahun tapi ini bisa dikerjakan cepat," ucap Presiden. (tribunnetwork/nic)

Pembangkit Listrik Sudah Operasional
* MPP Jeranjang, Lombok, 2x25 MW, beroperasi sejak 27 Juli 2016
* MPP Air Anyir, Bangka Belitung, 2x25 MW, beroperasi sejak 13 September 2016
* MPP Tarahan, Lampung, 4x25 MW, beroperasi sejak 29 September 2016
* MPP Nias, 1x25 MW, mulai beroperasi 31 Oktober 2016.
* MPP Balai Pungut, Riau, 3x25 MW, mulai beroperasi 13 November 2016
* MPP Suge, Belitung, 1x25 MW, mulai beroperasi 22 November 2016
* MPP Paya Pasir, Medan 3x25 MW, mulai beroperasi 9 desember 2016
* MPP Pontianak, 4x25 MW, mulai beroperasi 8 November 2016.