Jumat, 3 Oktober 2025

Warga Kabupaten Tabalong Jadi Penerima PKH Non Tunai Pertama di Kalimantan

Pencairan PKH Non Tunai pertama di Kalimantan dilakukan di Kabupaten Tabalong melalui lembaga bayar yang ditunjuk yakni Bank Rakyat Indonesia

Penulis: Hendra Gunawan
Humas Kemensos
Mensos Khofifah Indar Parawansa di tengah warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) Sialing, Desa Nawin, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa meluncurkan program perdana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) nontunai di Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, bertempat di Pendopo Bersinar, Kota Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (27/2).

"Tabalong menjadi wilayah pertama pencairan bansos PKH Non Tunai di Kalimantan. Jadi ini betul-betul perdana di dari seluruh wilayah yang ada di Kalimantan pada APBN 2017. Alhamdulillah prosesnya berjalan lancar," ujar Mensos kepada media usai seremonial pencairan bansos.

Total nilai bansos PKH yang disalurkan ke Kabupaten Tabalong pada 2017 sebesar Rp21.141.678.000 untuk 3.858 keluarga. Selain mengucurkan bansos PKH Non Tunai, Mensos juga menyerahkan Bansos Disabilitas untuk 43 jiwa dengan nilai bantuan Rp129.000.000, Bansos Lansia untuk 168 jiwa dengan nilai bantuan Rp336.000.000, Bantuan Rastra untuk 9.955 keluarga dengan nilai bantuan Rp13.654.278.000. Sementara untuk Bansos Hibah Dalam Negeri diberikan kepada 370 keluarga dengan nilai bantuan sebesar Rp78.000.000.

Pencairan PKH Non Tunai pertama di Kalimantan dilakukan di Kabupaten Tabalong melalui lembaga bayar yang ditunjuk yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI). Hal ini, lanjut Mensos, menunjukkan bahwa penyaluran bansos PKH non tunai tidak selalu dimulai di perkotaan. Bagi kabupaten yang sudah siap, Kemensos bersama HIMBARA (Perhimpunan Bank-Bank Milik Negara) akan memfasilitasi.

Upaya penyaluran Bansos PKH Non Tunai ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI tentang keuangan inklusif yang menyatakan bahwa setiap bantuan sosial dan subsidi agar dapat disalurkan secara non-tunai, menggunakan sistem perbankan, yang
diintegrasikan ke dalam satu kartu yang disebut Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Mensos berharap melalui penyaluran bansos PKH Non Tunai akan membawa perubahan positif kepada ibu-ibu peserta PKH dan perbaikan layanan bansos kepada masyarakat.

"Mudah-mudahan dengan mulai disalurkannya bansos PKH secara non tunai maka ke depannya sudah tidak ada lagi bansos yang dipotong, bansos yang terlambat pencairannya, dan ibu-ibu juga memulai belajar menabung karena Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) juga berfungsi sebagai tabungan," papar Mensos.

Gotong Royong APBD
Kesuksesan program PKH Non Tunai, lanjut Mensos, memerlukan peran aktif seluruh pemerintah daerah khususnya terkait sharing APBD. Ia berharap intervensi melalui anggaran daerah dapat meringankan beban ekonomi masyarakat dan mempercepat pengentasan kemiskinan.

"Misalnya sharing APBD untuk membayarkan harga tebus bantuan subsidi Beras Sejahtera (Rastra) seperti yang dilakukan di Siak, Aceh Jaya dan Tabalong. Ini tentu membuat penerima manfaat sangat terbantu. Kalau biasanya tiap bulan mereka harus menebus Rastra Rp24.000 tiap 15 kilo, maka dengan adanya subsidi dari APBD, penerima Rastra tidak perlu membayar harga tebus," papar Mensos.

Sementara itu Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Harry Hikmat mengungkapkan pada tahun 2016 Kabupaten Tabalong mendapatkan tambahan peserta PKH sebanyak 1.917 KPM, sehingga total penerima bantuan PKH menjadi 3.858 KPM.

"Dana sharing dari Pemkab Tabalong sebesar Rp576.749.000 atau 8,3 persen dari bantuan yang disalurkan di antaranya untuk keperluan tambahan operasional per bulan bagi pendamping sebesar Rp1.000.000 dan operator PKH Rp1.250.000, serta Kordinator Kabupaten sebesar Rp1.600.000," papar Harry.

Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong, Abdul Muthalib Sangaji mengatakan melalui APBD pihaknya juga memberikan dukungan peralatan kerja berupa laptop dan kamera untuk seluruh pendamping PKH, serta pengadaan seragam setiap tahun.

Hal inilah, yang mendorong Kabupaten Tabalong meraih apresiasi Program Keluarga Harapan Award tahun 2015 sebagai kabupaten yang memberikan dana sharing tertinggi.

Sebagai tambahan informasi, pada tahun 2016 bansos PKH mulai disalurkan non tunai melalui kepada 1,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pada tahun 2017 jumlahnya ditambah sebanyak 1,8 juta KPM, sehingga total penerima bansos PKH Non Tunai tahun ini mencapai 3 juta KPM.

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved