Kunker dan Reses Fiktif, Anggota DPRD Jombang Dilaporkan ke KPK

TRIBUNNEWS.COM, JOMBANG - Para anggota DPRD Jombang agaknya bakal sulit tidur nyenyak.

Pasalnya, mereka dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan kegiatan reses fiktif. Pelapornya, LSM Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ).

Koordinator FRMJ Joko Fattah Rochim mengungkapkan, berkas laporan sudah diterima petugas KPK, Jumat (10/4/2016) ini.

"Kami juga diberi tanda terima," kata Joko Fattah Rochim, melalui sambungan telepon seluler, Jumat (22/4/2016).

Joko Fatah mengungkapkan, dalam berkas laporannya, dibeberkan sejumlah kegiatan reses anggota DPRD Jombang yang disebutnya pantas sebagai tindak pidana korupsi.

"Modusnya beragam, mulai dari manipulasi laporan kehadiran peserta kegiatan, sampai manipulasi laporan keuangan," kata Joko Fattah Rochim.

Setiap kali reses, ucap Joko, masing-masing anggota DPRD Jombang mendapatkan dana Rp 15 juta. Uang itu disediakan untuk kegiatan serap aspirasi masyarakat selama masa reses.

Dengan dana yang diterima, setiap anggota dewan wajib mengumpulkan massa minimal 60 orang. Ada jatah 6 kali pertemuan dengan total minimal peserta 360 orang.

Sebelumnya, pada 12 April lalu, DRMJ juga sudah berunjuk rasa mengecam dugaan reses fiktif ini. Sasarannya di Kantor DPRD Jombang, Polres serta Kantor Kejaksaan Negeri.

Mereka menunutut agar para wakil rakyat mempertanggungjawabkan penggunaan dana reses yang disinyalir terjadi penyimpangan.

Namun, aksi demonstrasi yang dilakukan kala itu tidak bersambut baik hingga akhirnya FRMJ melaporkan kasus dugaan reses fiktif kepada KPK.

Wakil Ketua DPRD Jombang Subaidi Muhtar membantah tudingan ada reses fiktif dan kunker fiktif di DPRD Jombang. Menurutnya, semua dilaksanakan berdasarkan aturan.

"Semuanya sesuai mekanisme dan prosedur yang telah diatur. Baik agendanya maupun penggunaan anggarannya," kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.