Lokalisasi Ini Sudah Ditutup, Tapi Masih Banyak Perempuan Berbaju Minim Ajak 'Ngamar'

Laporan wartawan Tribun Tommy Kurniawan

TRIBUNNEWS.COM, JAMBI - Lokalisasi Payo Sigadung sudah ditutup Pemerintah Kota Jambi pada 2014 lalu, namun kawasan yang lebih akrab disebut Pucuk itu hingga kini masih terus bergairah.

Sejumlah pekerja seks komersial (PSK) masih menawarkan diri kepada pengunjung.

Kondisi ini terpantau juga saat Polda Jambi melakukan operasi berantas sindikat narkoba (Bersinar) di kawasan tersebut, Selasa (19/4/2016) malam.

Sasarannya kali ini yakni eks lokalisasi Payo Sigadung. Operasi yang dipimpin AKBP Wagino, sekira pukul 23.00WIB mendatangi lokasi itu menggunakan kendaraan penyamaran.

Sesampainya di lokasi, terlihat pamandangan mencengakan. Di eks lokalisasi terlihat masih diramaikan perempuan-perempuan yang berpakaian sangat seksi. Mereka juga menyapa pengunjung, dan menawarkan ajakan kencan.

Saat anggota kepolisian dan wartawan turun, belasan PSK sontak terkejut dan beberapa di antaranya berlarian memasuki rumah menghindari sorotan kamera dari para jurnalis.

Beberapa di antaranya menutup wajahnya menggunakan kain sembari memasuki rumah.

Saat akan ditanya awak media, seorang PSK mencoba menghindar dengan menutupi wajahnya pakai kain panjang yang ditutupkan ke wajahnya.

Informasi yang dihimpun, para PSK itu hampir semuanya dari luar Provinsi Jambi. Sebagian besar bahkan datang ke sana setelah lokalisasi itu ditutup Pemkot Jambi.

Namun di sana bukan hanya PSK saja. Ada juga warga biasa, yang sudah belasan tahun tinggal di sana. Satu di antaranya Jon, yang mengaku sudah belasan tahun di sana.

Ia masih mencari keadailan yang dijanjikan Pemerintah Kota Jambi, yang akan merelokasi mereka dengan memberikan uang ganti rugi.

“Kami juga dijanjikan akan diberi pelatihan, namun sampai sekarang mana?” ujar Jon kepada wartawan.

Selain itu dijelaskannya, dari janji pemerintah kepada mereka, yang mendapatkanya bukanlah bagian dari pekerja yang berada di dalam lokasisasi Payo Sigadung, melainkan orang dari luar yang mendapatkanya.

“Keberadaan kami di sini bukan melawan Perda yang ditetapkan pemerintah, tapi keadilan yang kami cari di sini," jelasnya.