Lindungi Lahan Gambut, Aliansi Pengelolaan Hutan Sumsel Segera Dibentuk

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah berencana menangani masalah deforestasi, degradasi lahan gambut, kebakaran hutan, serta dampak iklim yang ditimbulkan dari hutan di Sumatera Selatan dengan membentuk Aliansi Eko-Kawasan Sumatera Selatan.

Selain pemerintah pusat dan daerah, aliansi tersebut juga beranggotakan masyarakat sipil, komunitas lokal, dan perusahaan swasta.

Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin mengatakan melalui aliansi tersebut, pemerintah bisa mendapatkan masukan dalam menyusun kebijakan terkait hutan untuk membuat model lanskap pembangunan berkelanjutan. Aliansi juga akan membantu pemerintah melakukan monitoring dan pelaporan atas setiap kejadian yang ada di hutan.

Alex mengatakan Sumatera Selatan kini mulai mengarah pada pola pembangunan ramah lingkungan dengan cara meningkatkan produktivitas tanpa merusak lingkungan.

“Praktik-praktik pengelolaan lahan dewasa ini yang bersifat business as usual berbahaya bagi lahan gambut kita yang sudah rapuh,” ujar Alex, kemarin.

Untuk beralih ke pola pembangunan ramah lingkungan dan melindungi sumber daya alam berharga, ujar Alex, maka dibutuhkan sebuah pendekatan yang melibatkan semua pemangku kepentingan.

“Ini memang upaya yang ambisius, tapi ini merupakan satu-satunya opsi untuk mendatangkan perubahan yang berarti, menjamin proteksi lingkunghan, serta merangsang pertumbuhan ekonomi.”

Sementara itu, Managing Director Sustainability Asia Pulp & Paper Group (APP) Aida Greenbury menilai pendekatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan merupakan satu-satunya cara untuk memproteksi lanskap alami Indonesia.

“Kemitraan publik-swasta akan memainkan peran sangat penting dalam membantu komunitas-komunitas lokal mengelola lahan untuk pembangunan ekonomi serta melindungi hutan,” kata Aida.

Kepala Perwakilan The Sustainable Trade Initiative, IDH Indonesia Fitrian Ardiansyah menambahkan kemitraan ini merupakan inovasi yang sangat sejalan dengan segala upaya yang dilakukan Indonesia saat ini untuk mengelola dan melindungi lahan gambut dan hutan serta mengurangi emisi karbon.

“Kita telah melihat bagaimana sektor swasta di Indonesia dapat membuat komitmen proteksi lingkungan yang sangat signifikan secara global, dan kami yakin inisiatif-inisiatif baru di masa mendatang akan menjadi lebih kuat jika sektor publik dan swasta saling kerja sama,” kata Fitrian.

Sementara Andjar Rafiastanto, Kepala Perwakilan Indonesia untuk Zoological Society London menuturkan Indonesia telah kehilangan tutupan hutan cukup besar akibat kebakaran hutan yang belum lama terjadi.

Menurut Andjar, ini tidak hanya mendegradasi area hutan dan mengurangi keanekaragaman hayati, tetapi juga berdampak pada kesehatan jutaan warga di seluruh kawasan.

“Karena itu, ada urgensi untuk membentuk sebuah kerangka kerja pengelolaan lanskap terintegrasi yang dapat mendatangkan perubahan dan menjamin semua pemangku kepentingan menerapkan praktik terbaik, terutama dalam pengelolaan lahan gambut.”

Program percontohan pengelolaan lanskap untuk pelestarian hutan Aliansi Eko-Kawasan Sumatera Selatan sendiri mendapat sebagian pendanaan dari Program Perubahan Iklim Pemerintah Norwegia dan Unit Perubahan Iklim Pemerintah Inggris.