Punya 300 Sumur Migas, Tapi PAD Tabalong Cuma Rp 50 Miliar
Sedikitnya 300 sumur minyak dan gas (migas) yang dimiliki Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan belum mampu mengangkat PAD
Editor:
Sugiyarto
TRIBUNNEWS.COM, BANGKALAN - Sedikitnya 300 sumur minyak dan gas (migas) yang dimiliki Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan belum mampu mengangkat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Malu lah mau disebutin (PAD). Kisaran Rp 50 miliar-an gitu," ungkap Sekretaris DPRD Kabupaten Tabalong, H Hadir kepada SURYA.co.id di akhir kunjungan kerja di Kantor DPRD Bangkalan, Selasa (12/5/2015).
Padahal, lanjutnya, Tabalong sebagai kabupaten pemilik sedikitnya 300 sumur migas sarat dengan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi.
"Padahal kami penghasil migas. Ada Pertamina di sana," imbuhnya.
Kabupaten Tabalong sendiri berdiri pada tahun 1965 atau 20 tahun setelah kemerdekaan Indonesia.
Sementara pengeboran migas di kabupaten itu berlangsung sebelum tahun 1965.
"Kalau kegiatan migas di sana sudah ada sejak tahun 1963. Padahal kami penghasil migas dan batu bara," tuturnya menegaskan kembali sebagai daerah penghasil migas.
Catatan dari humas.tabalongkab.go.id menyebutkan, kabupaten yang berjarak 230 kilometer dari Ibu Kota Banjarmasin itu menargetkan PAD sebesar Rp 55 miliar di tahun 2013.
Target pencapaian sebesar itu mencakup pajak daerah sebesar Rp 15,5 miliar, retribusi daerah sebesar Rp 17,5 miliar, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 5,2 miliar.
Untuk meningkatkan PAD Kabupaten Tabalong, dijelaskan H Hadir, Bupati Tabalong H Anang Syakhfiani mengoptimalkan pendapatan dari sektor pertanian berupa karet dan kelapa sawit.
"Gencar - gencarnya memaksimalkan pendapatan selain migas seperti perkebunan karet dan kelalapa sawit. Alhamdulilallah ada pabrik semen PT Qun China yang sudah masuk," jelasnya.
Ia menambahkan, memilih Kabupaten Bangkalan sebagai tujuan kunjungan kerja dikarenakan Bangkalan lebih maju di berbagai sektor dengan PAD mencapai Rp 160 miliar.
"Kami bersdiskusi soal tunjangan rumah, asuransi kesehatan (askes), dan BPJS. Banyak pokoknya yang perlu kami pelajari dari Bangkalan," tandasnya.
Sementara itu, Sekwan DPRD Bangkalan Tomy Feriyanto menyatakan, bukan hanya dari Tabalong saja yang datang melainkan dari DPRD Kabupaten Magelang, Blitar, Jembrana (Bali), dan Semarang.
"Hari ini juga, secara bersamaan. Kami bangga bisa memberikan dan memperoleh informasi dari kabupaten lain terkait upaya peningkatan pembangunan di Bangkalan," singkatnya.