Risma Dapat Prioritas Khusus dari Megawati

TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Meski tidak hadir dalam uji kelayakan di kantor DPD PDIP Jatim, namun Risma akan mendapat perlakuan istimewa dari DPP.

Bahkan akan ada keputusan khusus dari pucuk pimpinan Ketua Umum Megawati untuk Risma.

"Khusus Bu Risma akan diputuskan oleh Ibu Mega. Memang beliau tidak usah datang di uji kelayakan, tidak masalah," kata Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto saat di kantor DPD PDIP Jatim, Sabtu, 9 Mei 2015.

Bahkan, Risma cukup menghubungi Hasto karena tak bisa menemui Sekjen DPP PDIP itu di kantor DPD PDIP Jatim di Jalan Kendangsari, Surabaya.

Hasto menuturkan bahwa selain Risma, Bupati Banyuwangi Azwar Anas juga akan mendapat perlakuan khusus.

"Saya menghubungi Bapak Anas, Ibu Risma, dan Bapak Samanhudi di Blitar. Mereka akan hadir secara khusus ke DPP. Mereka akan mengikuti penjaringan langsung dengan Ibu Mega. Namun, belum ada keputusan resmi dari DPP mengenai posisi mereka," tambah Hasto.

Bagi incumbent memang akan diundang khusus ke DPP. Para incumbent itu juga punya hak yang sama dengan calon yang lain. Sebab, jaminan dan referensi utama DPP adalah suara rakyat.

Lantas, untuk apa ada uji kelayakan kalau Risma dan yang lain melalui penjaringan lansung Megawati.

Proses di DPD artinya tak dihargai?

Hasto menampik ini. "Buktinya kami datang ke uji kelayakan. Memang mereka mendapat skala prioritas dicalonlkan kembali," tandasnya.

Hasto secara pribadi memberi penilaian khusus atas duet Risma-Wisnu. Menurut Hasto, duet Risma-Wisnu layak dipertahankan.

Namun, partai memiliki mekanisme sendiri. Keputusan partai akan sesuai kehendak rakyat.

Sementara itu, Ketua DPD PDIP Jatim Kusnadi, mengaku telah mendapat telepon dari para incumbent yang menjadi kandidat namun tidak hadir dalam uji kelayakan.

"Pak Anas ada acara adventure bersama negara asing. Mustofa Kamal Pasa (Mojokerto) ada Hari Jadi. Bu Risma ada tugas kenegaraan," kata Kusnadi.

Uji kelayakan yang diadakan di DPD sebenarnya untuk memudahkan proses dan terjangkaunya penjaringan. Daripada di DPP, tentu biayanya lebih mahal. "Nanti hasilnya kami sampaikan ke DPP," katanya.

DPP menargetkan, akhir Mei pencalonan di PDIP tuntas. Nantinya setelah mendapat rekomendasi, mereka harus sekolah khusus politik.

"Pengajar tetapnya nanti Pak Jarot. Bu Risma juga jadi pengajar. Ada juga Pak Yudi latif," tambah Hasto.

Dalam uji kelayakan kemarin, hadir Jarot Saiful Hidayat, Hasto Kristiyanto, Wakil Sekjen Eriko Sutardoga, Ketua DPP Bidang Perempian Sri Rahayu, dan pengurus DPD dan DPC.