Sesuai Konstitusi, PDIP Jabar Dukung Presiden Segera Putuskan Status BG
Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi tunduk kepada konstitusi.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polemik calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan yang belakangan mengarah ke kisruh KPK vs Polri akan diputuskan oleh Presiden Jokowi usai melihat putusan praperadilan di pengadillan negeri Jakarta Selatan hari ini.
Menyikapi putusan yang akan dikeluarkan Presiden atas polemik yang membuat masyarakat bingung tersebut, DPD PDI Perjuangan Jawa Barat menyatakan sikapnya agar Presiden Jokowi segera memutuskan status Komjen BG dan menyudahi konflik opini antara KPK vs Polri.
Wakil Ketua Bidang Kominfo DPD PDI Perjuangan Waras Wasisto mengatakan, menyikapi konflik tersebut kami menilai masyarakat sudah jenuh dengan isu pollitik tersebut.
“Hampir satu bulan masyarakat dibuat jenuh dengan opini dua lembaga yang berseteru, sehingga harus segera diselesaikan. PDIP Jabar berharap Presiden bisa memutuskan dan menyelesaikan masalah ini sesuai dengan UU no 2 tahun 2002 tentang kepolisian,” ujar Waras Wasisto, Senin (16/2/2015).
Waras menambahkan, Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi tunduk kepada konstitusi.
“Sebagaimana pesan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri, bahwa Presiden tunduk kepada konstitusi bukan opini,” jelasnya.
PDIP Jabar berharap, dengan keputusan Presiden yang semakin cepat diumumkan, masyarakat diharapkan tidak terjerumus pada penyesatan opini.
“Diharapkan dengan segera diumumkannya keputusan oleh Presiden, maka masyarakat akan tenang dan tidak terjerumus isu-isu politik yang menyesatkan,” tuturnya.
Terakhir, PDIP Jabar meminta dengan diputuskannya polemik ini, juga terhindar dari adanya campur tangan pihak ketiga yang ingin mengadu domba sesama anak bangsa terkait situasi politik ini.
“Kami berharap semuuanya selesai, sehingga terwujud harapan membangun bangsa ini dengan semangat nawacita bisa terlaksana dengan baik,” ujarnya.
Intinya kami mendukung apapun keputusan Presiden, dalam menyelesaikan masalah ini. Khususnya dalam hal pemberantasan korupsi di Negeri ini. Sehingga penyelesaian polemik KPK vs Polri harus tuntas.
