Ibu-ibu Penjual Ikan Duduki Kantor Bupati Flores Timur

Laporan Wartawati Pos Kupang, Sarifa Sifah

TRIBUNNEWS.COM, LARANTUKA--Puluhan ibu-ibu penjual ikan bakulan di Pasar Inpres Larantuka, Kamis (12/2/2015), menduduki Kantor Bupati Flores Timur (Flotim).

Mereka menuntut pemerintah setempat secepatnya menepis isu bahwa ikan-ikan asal Flotim tidak berformalin. Tujuannya supaya ikan-ikan mereka laku di pasar dan pedagang ikan tidak rugi.

Menurut mereka, sekitar sebulan berjalan sejak isu formalin bergulir di tengah-tengah masyarakat, ikan yang dijual tidak laku dan pedagang ikan rugi. Kebutuhan sekolah anak tersendat dan kehidupan ekonomi keluarga nyaris morat marit.

"Kami datang di kantor ini meminta pak bupati untuk secepatnya menepis isu ikan berformalin yang merebak hampir dalam satu bulan ini," kata Norma, salah seorang ibu pedagang ikan bakulan ditemui di halaman depan kantor Bupati Flotim, Kamis kemarin.

Selama satu bulan ikan mereka tak laku. "Kebutuhan rumah tangga kami tidak berkecukupan. Padahal, kami tak paham soal formalin, kami hanya jual ikan di masyarakat. Setiap kali kami jual, pembeli selalu tanya apakah ikan ini ada formalin. Walau kami jawab tidak tapi tetap saja pembeli tidak mau beli," tambahnya.

Padahal, lanjut Norma, pemerintah sudah turun ke pasar uji ikan dan mengumumkan ikan di Flotim bebas formalin. Tetapi, namanya pembeli kalau sudah tidak percaya susah dibujuk penjual ikan.

"Kami minta bupati secepatnya mengatasi masalah ini. Karena ketika ikan kami jual ke desa-desa, juga tidak laku," ujarnya.

Pada hari yang sama, sebelum pedagang ikan bakulan tiba di Kantor Bupati Flotim, sekitar 20 pengepul ikan daratan mendatangi Kantor Bupati Flotim.

Para pengepul meminta Bupati Flotim, Yoseph Lagadoni Herin, segera memulihkan situasi merebaknya isu ikan berformalin dan tidak mengeluarkan surat keterangan penjualan ikan ke pulau-pulau di Flores maupun di luar Flores.

Minta Klarifikasi
Permintaan penghentian ekspor ikan ke luar Flotim itu karena ikan-ikan asal Flotim tidak laku di pasaran.

"Kami juga minta Pemerintah Kabupaten Flotim melakukan klarifikasi kepada Pemerintah Kabupaten Sikka yang mengatakan bahwa semua surat antar pulau ikan palsu. Padahal, ada cap dan tanda tangan. Pernyataan ini adalah penghinaan," kata Kadis, salah seorang pengepul.

Apalagi, lanjut Kadis, selama ini yang mengatakan ikan asal Flotim berformalin hanya Pemerintahan Kabupaten Sikka. Padahal, uji lab ikan di Sikka disangsikan.

Buktinya, lanjutnya, polisi tidak melanjutkan temuan hasil lab Pemkab Sikka. "Kami menduga, ada persaingan usaha yang tidak sehat sedang terjadi di kabupaten lain. Ada yang ingin menjatuhkan ikan asal Flotim," tandas Kadis.

Atas penyampaian ibu-ibu penjual ikan bakulan dan para pengepul, Bupati Flotim, Yoseph Lagadoni Herin, didampingi Kabag Humas, Remon Piran, mengatakan, pihaknya secepatnya memanggil Kadis Perikanan dan melakukan koordinasi selanjutnya akan mengumumkan ikan Flotim bebas formalin melalui RPD Flotim dan media massa.