Jumlah Orang Miskin di Batu 9.300 Orang

TRIBUNNEWS.COM, BATU - Jumlah orang miskin di Kota Batu selang setahun bertambah sebesar 500 orang. Peningkatan itu terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu, Tahun 2012 sebesar 8.700 (4,45) menjadi 9.300 (4,75) pada Tahun 2013.

Besarnya peningkatan orang miskin berdasar dari jumlah penduduk Kota Batu sekitar 196.000 jiwa dan pengeluaran penduduk di bawah garis kemiskinan sebesar Rp 336.944 per kapita per bulan.

Hal itu diungkapkan Kepala BPS Kota Batu, Sri Kadarwati di sela Tim Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Hotel Purnama, Kamis (23/10/2014). Menurut Sri, peningkatan itu karena penduduk miskin belum memenuhi jumlah kalori 2.100 kilo kalori per bulan.

Penyebabnya, salah satunya adalah kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berdampak pada inflasi sehingga pemenuhan kebutuhan dasar 2.100 kalori menjadi berkurang atau sulit terpenuhi.

Menurut Sri, untuk menangggulangi itu, pertama, harga kebutuhan pokok harus distabilkan. Kedua, distribusi Beras Miskin (Raskin) harus tepat sasaran. “Kalau sekarang sepertinya bagi-bagi Raskin saja, jadi Raskin 15 kg di masyarakat cuma berapa?” katanya.

Karena itu, Pemkot perlu memberi bantuan kepada masyarakat dan tepat sasaran yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Bantuan akan bermannfaat bagi mereka yang berada di garis kemiskinan jika tepat sasaran.

“Yang menjadi masalah tidak tepat sasaran. Berangkat lagi kembali ke data base,” ujarnya.

Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso mengungkapkan, bertambahnya orang miskin di Batu karena banyak buruh tani datang dari luar kota, terutama Tulungagung dan Blitar. Hal itu terjadi karena juragan tani sulit mencari buruh dari dalam kota dan ber-KTP Batu.

Ia menduga, mereka ini yang mungkin kena sensus BPS. Banyak buruh tani tidur di kebun-kebun penduduk. Selain itu terkait dengan sembilan bahan pokok memang ada peningkatan, tapi tidak signifikan.

Kultur masyarakat petani yang dikategorikan miskin menikmati dengan kondisinya seperti itu. misalnya, meski kaya, tapi rumahnya tetap gedek (terbuat dari anyamana bambu), sebelah kamar dekat kandang ternak. “Indikator itu yang terdata,” ujar politisi PDIP ini.

Kendati demikian, dengan rakor itu, pihaknya ingin ada sinkroniasasi data. Setelah itu bisa menjadi patokan membuat kebijakan dan pembahasan anggaran 2015.

“Dengan data riil, instansi terkait, seperti BPMKB, Dinas Kesehatan, Dinsosnaker membuat program pengentasan kemiskinan,” ujarnya.