Kadistamben Kutim Tegaskan Tak Ada Izin Tambang Untuk Anas

TRIBUNNEWS.COM.SANGATTA,- Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Kutai Timur , Wijaya Rahman, Senin (2/6/2014), menegaskan pihaknya tidak pernah menerbitkan izin usaha pertambangan untuk perusahaan mantan Ketua Umum Demokrat, Anas Urbaningrum.

"Kami tidak pernah menerbitkan izin usaha pertambangan untuk Anas Urbaningrum. Namun kami memang pernah menerbitkan IUP untuk PT Arina Kotajaya sekitar 10.000 hektar di dua kecamatan di Kutai Timur, yakni Kecamatan Bengalon dan Kecamatan Kongbeng," kata Wijaya.

Namun pihaknya pernah menemukan nama Anas dalam jajaran manajemen maupun struktural perusahaan tersebut. "Kami menerbitkan izin untuk perusahaan tersebut yang diajukan Sarifah dan Nur Fauziah. Tidak ada nama Anas, baik dalam struktur maupun akta pendirian" katanya.

Pihaknya juga menolak ada biaya Rp 3 miliar untuk mengurus izin tersebut. "Tidak ada biaya itu. Prosesnya sesuai prosedur baku. Pemohon yang mengusulkan, kemudian kami telaah kelayakannya," katanya.

Meskipun demikian, Wijaya tidak bisa memastikan apakah telah terjadi perubahan struktur manajemen atau kepemilikan di internal perusahaan. "Kami tidak bisa memastikan. Namun bisa saja terjadi perubahan di internal perusahaan tanpa dikomunikasikan dengan Pemkab Kutim," katanya.

Adapun kondisi saat ini, Wijaya mengatakan perusahaan pemegang izin tersebut belum memasuki tahap produksi. "PT Arina Kotajaya belum sampai pada tahap produksi," katanya.

Informasi yang dikutip dari kompas.com, Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum didakwa melakukan pencucian uang sebesar Rp 3 miliar. Uang itu diduga dipakai untuk mengurus izin usaha pertambangan (IUP) di Kalimantan Timur. 

Surat dakwaan tersebut dibacakan tim jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (30/5/2014). 

Menurut surat dakwaan, uang Rp 3 miliar tersebut berasal dari kas Grup Permai, yakni perusahaan yang didirikan Anas bersama dengan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. 

"Muhammad Nazaruddin memerintahkan Yulianis selaku Wakil Direktur Keuangan Permai Group untuk mengeluarkan dana Rp 3 miliar dengan menerbitkan beberapa lembar cek untuk keperluan pengurusan IUP melalui Khalilur Abdullah alias Lilur," kata jaksa Yudi Kristiana membacakan surat dakwaan. 

Uang Rp 3 miliar itu digunakan untuk mengurus IUP atas nama PT Arina Kota Jaya seluas kurang lebih 5.000 hingga 10.000 hektar di dua kecamatan di Kutai Timur, yakni Kecamatan Bengalon dan Kecamatan Kongbeng. (*