51 Bangunan di Pantai Selatan Jawa Hanyut karena Abrasi
Sebanyak 114 bangunan di pesisir pantai selatan hingga kini diketahui telah terdampak abrasi.
lihat foto
Laporan Reporter Tribun Jogja, Muhammad Nur Huda
TRIBUNNEWS.COM, BANTUL - Sebanyak 51 dari total 114 bangunan di pesisir pantai selatan, hanyut akibat semakin tingginya tingkat abrasi pantai.
Ratusan bangunan itu, tersebar di tiga kawasan pantai wilayah Kabupaten Bantul yakni Pantai Kwaru, Pantai Depok, dan Pantai Samas.
Rincinya, di Pantai Kwaru terdapat sebanyak 78 bangunan yang terdiri dari 51 bangunan diketahui hilang, 25 bangunan terancam. Jumlah itu diketahui sejak munculnya abrasi pada bulan Januari tahun 2013 hingga akhir September ini.
Sementara di Pantai Depok, sebanyak 16 bangunan telah tercatat, satu bangunan rusak berat, enam bangunan rusak sedang, dan sembilan bangunan dalam kondisi terdampak.
Sedangkan di Pantai Samas, ada sebanyak 20 bangunan. Dua diketahui terancam, dan 18 bangunan telah hanyut.
"Jenis bangunannya macam-macam, ada MCK, warung kecil, rumah makan, dan kolam renang," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul, Dwi Daryanto, Senin (23/9/2013).
Ia mengatakan, seharusnya adanya fenomena alam ini masyarakat yang memiliki tempat usaha di sekitarnya dapat memahami kondisi tersebut. Sebab, wilayah Bantul yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, tentu gelombang tinggi sudah tidak dapat dihindari dan pasti di masa mendatang akan terulang lagi.
"Kalau bisa ya mencari tempat usaha lain. Saya sepakat bahwa radius aman itu letaknya di utara JJLS (jalur jalan lintas selatan), dan itu yang kita rekomendasikan," ujar Dwi.
Ia juga menyebutkan, di sepanjang pesisir pantai Depok, Samas dan Kwaru, masih terdapat ratusan bangunan yang masuk kategori rawan. Pihaknya mengaku sudah berulangkali melakukan sosialisasi supaya masyarakat mau berpindah.
"Soalnya kita melawan alam, harusnya sementara ya beralih profesi dulu, kan itu tidak satu-satunya usaha," katanya.
Ia mengungkapkan, masterplan penataan pantai selatan yang diperkirakan akhir tahun ini selesai, nantinya juga akan memuat informasi terkait potensi bencana wilayah selatan.
"Sebab bencananya bukan hanya laut tapi juga gempa bumi. Jadi kalau mau membangun harus ada aturannya sendiri termasuk antisipasi tsunami," ujarnya.
