Data Kemiskinan di Nunukan Belum Sinkron
di Kabupaten Nunukan terdapat dua data penduduk miskin yang tidak saling sinkron
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Niko Ruru
TRIBUNNEWS.COM NUNUKAN,- Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Nunukan Sanusi mengatakan, di Kabupaten Nunukan terdapat dua data penduduk miskin yang tidak saling sinkron. Berdasarkan data yang dikeluarkan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), jumlah penduduk dengan kategori sangat miskin di Kabupaten Nunukan pada 2012 mencapai sekitar 9.800 jiwa.
“Kalau berdasarkan data itu, kemiskinan di Kabupaten Nunukan sudah berkurang. Ketika 2010 kita 12.000, sekarang tinggal 9.800,” ujarnya.
Namun berdasarkan pendataan yang dilakukan Pemkab Nunukan, jumlah penduduk miskin justru bertengger diangka 14.000.
“Tetapi harus diketahui, ini bukan saja penduduk yang terdata tetapi lebih banyak penduduk transit atau datang dari luar. Ini yang menjadi persoalan bagi kita. Kita miskin bukan hanya warga sendiri tetapi pendatang yang mencari pekerjaan,” ujarnya.
Terkait dengan pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemkab Nunukan, Sanusi memastikan, semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tetap mengacu pada data tunggal yang dikeluarkan TNP2K.
“Karena kita juga melihat dari sisi akuntabilitas. Kita tidak berani menindaklanjuti data kalau tidak mengacu pada data yang diverifikasi pusat. Karena itu nasional, bicara pertanggungjawabannya, kita hati-hati juga,” ujarnya.
Tahun ini, BPMPD Nunukan melaksanakan sejumlah program pengentasan kemiskinan yang dananya bersumber dari APBN, APBD Kaltim dan APBD Kabupaten Nunukan.
Dari pemerintah pusat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikucurkan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) untuk 500 rumah. Program bedah rumah ini menghabiskan anggaran hingga Rp6 juta untuk setiap rumah.
“Tetapi kita belum tahu pastinya itu. Karena bantuan itu tergantung verifikasi di pusat,” ujarnya.
Khusus program serupa yang menggunakan dana APBD Kaltim, pengalokasian dananya melalui Dinas Pekerjaan Umum Nunukan.
Sementara untuk program pengentasan kemiskinan yang menggunakan APBD Kabupaten Nunukan, tahun ini ada bantuan untuk 30 rumah di setiap kecamatan di Kabupaten Nunukan.
BPMPD Kabupaten Nunukan juga mengalokasikan dana pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal untuk perumahan di Desa Tagul dan Desa Pagar di Kecamatan Sembakung.
“Kemudian raskin masih berjalan, tetapi harus difahami kita tetap mengacu pada data TNP2K,” ujarnya.
Ada pula kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perbatasan dengan anggaran Rp2 miliar dan PNPM Mandiri Pedesaan yang dialokasikan Rp12,7 miliar pada 2013,.
“Untuk PNPM Mandiri Perbatasan Rp 2 miliar untuk di Kecamatan Krayan Selatan dan Kecamatan Lumbis,” ujarnya.
Baca Juga :
