Bantuan Rehab Rumah Tak Layak Huni dari Partai Golkar Disunat

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, SUBANG - Delapan orang warga Kelurahan Dawuan Kidul Kecamatan Dawuan, yang tersebar di RW 09, penerima dana bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) masing-masing sebesar Rp 6 juta dari salah satu partai besar di Indonesia, tidak menerima bantuan secara utuh.

"Diajukan waktu tahun 2012. Februari kemarin sudah dua kali pencarian, masing-masing Rp 3 juta. Tapi tiap pencairan dipotong Rp 1 juta. Jadi, dari Rp 6 juta, dipotongnya Rp 2 juta," kata salah satu penerima bantuan yang meminta Tribun Jabar (Tribunnews Network) tidak menyebutkan namanya, di kediamannya di RW 09 Kelurahan Dawuan Kidul Kecamatan Dawuan, Selasa (5/3/2013).

Ia mengatakan, dari delapan orang penerima bantuan rutilahu tersebut, yang dicairkan secara bersamaan di Bank BRI, juga dipotong dengan nominal yang sama. "Iya, semua penerima bantuan ini mendapat potongan Rp 2 juta," ujar dia.

Proses pemotongan itu, kata Ara, setelah pihaknya mendapat pemberitahuan dana bantuan tersebut telah bisa dicairkan.

"Saat dicairkan dan kami keluar dari bank, ada seseorang yang meminta uang. Saya sendiri enggak tahu siapa orangnya," katanya.

Ia dan penerima bantuan lainnya juga memaklumi tentang potongan tersebut. Apalagi, proses pengajuan bantuan tersebut, memerlukan tenaga, materi dan waktu yang lama.

"Segini juga kami sudah bersyukur dapat bantuan. Rumah kami sudah agak mendingan dibanding sebelumnya. Tapi, menurut saya dan penerima bantuan lainnya, potongan segitu terlalu besar.

Kalau potongannya Rp 1 juta masih mending," ujar pria yang berprofesi sebagai buruh bangunan tersebut.

Ia mengatakan, jika tidak dipotong sebesar Rp 2 juta, perbaikan rumahnya sudah hampir bisa 100 persen.

"Kalau sekarang, bisa dilihat sendiri. Perbaikannya jadi tanggung," katanya.

Sementara itu, Kepala Desa Dawuan Kidul Carla Wijaya mengatakan di wilayahnya memang ada dana bantuan perbaikan rumah dari salah satu partai.

"Kalau dari pemerintah belum ada. Malah baru diajukan sekitar 100 kepala keluarga. Yang ada baru bantuan dari partai. Katanya sudah cair untuk delapan KK," ujar Carla di kantornya.

Ia menjelaskan, sejauh ini, pihaknya tidak mengetahui dan belum mendapat laporan terkait adanya program bantuan rutilahi dari program partai tersebut.

"Kalaupun ada potongan, mungkin itu untuk administrasi saja. Tapi sejauh ini kami belum mendapat laporan," ujar Carla. (men)