Dewan Pendidikan: Kepsek dan Guru Jangan Mengurusi Dana BOS
Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Nunukan Syafaruddin Thalib meminta Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah
Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Niko Ruru
TRIBUNNEWS.COM, NUNUKAN - Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Nunukan Syafaruddin Thalib meminta Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kabupaten Nunukan menyediakan tenaga tata usaha yang khusus mengurusi keuangan di masing-masing sekolah.
Dengan ketersediaan tenaga dimaksud, mereka lebih fokus mengurus dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan BOS daerah (BOSDA).
"Sehingga guru dan kepala sekolah tidak lagi mengurusi BOS dan BOSDA," ujarnya.
Syafaruddin mengatakan, selama ini kepala sekolah dan guru harus ikut menangani dana BOS dan BOSDA. Padahal seharusnya guru dan kepala sekolah cukup fokus pada proses kegiatan belajar dan mengajar.
"Kalau kepala sekolah juga sibuk membuat laporan pertanggungjawaban, harus sibuk menyediakan alat tulis menulis, mereka jadi tidak fokus pada kegiatan belajar mengajar,"ujarnya.
Pada kesempatan itu, ia juga meminta Dinas Pendidikan Nunukan jeli mengalokasikan dana BOS ke masing-masing sekolah.
Pengalokasiannya jangan saklak berdasarkan jumlah siswa yang ada di setiap sekolah. Sebab kenyataannya selama ini, ada beberapa sekolah yang belum mampu mengelola seluruh dana BOS yang diperolehnya.
Sebaliknya, sekolah-sekolah yang kreatif dan inovatif justru kekurangan dana untuk memenuhi semua kegiatan belajar mengajar.
"Terkait daripada itu, BOS ini harus melihat kemampuan sekolah, termasuk kondisi wilayah dan geografis. Karena setiap sekolah tidak sama kebutuhannya," ujarnya.