Senin, 6 Oktober 2025

Sultan Minta Pusat Terapkan Kuota Harian

Menurut Gubernur DIY Sri Sultan HB X, satu cara efektif yang bisa dilakukan adalah menerapkan kuota harian di setiap wilayah.

Editor: Budi Prasetyo
zoom-inlihat foto Sultan Minta Pusat Terapkan Kuota Harian
WARTA KOTA/Angga Bhagya Nugraha
Petugas SPBU sedang mengisikan bahan bakar ke tangki konsumen di SPBU Kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Kamis (20/12/2012). Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau ahok akan melaksanakan kebijakan penghapusan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium di Jakarta tahun 2013. (WARTA KOTA/Angga Bhagya Nugraha)

TRIBUNNEWS.COM YOGYA, - Penghematan BBM bersubsidi yang terus diupayakan pemerintah untuk menekan subsidi APBN seharusnya diikuti langkah konkret. Menurut Gubernur DIY Sri Sultan HB X, satu cara efektif yang bisa dilakukan adalah menerapkan kuota harian di setiap wilayah.

"Kalau BBM bersubsidi itu jumlahnya terbatas, seharusnya tiap daerah dijatah per hari besaran yang didistribusikan. Agar persediaan tetap ada sampai akhir tahun," terang Sultan, sesaat sebelum mengikuti rapat paripurna di DPRD DIY, Senin (7/1/2013) malam.

Ia menyoroti kebijakan pemerintah yang tak konsisten saat memberlakukan kuota harian kemudian mencabutnya, menjadi indikasi bahwa upaya penghematan tidak sepenuhnya berjalan. Padahal masyarakat dihimbau agar menggunakan BBM bersubsidi.

Seharusnya, langkah mewajibkan kendaraan dinas menggunakan BBM non subsidi mampu dilengkapi dengan kuota harian. Bertujuan untuk kepastian ketersediaan BBM bersubsidi demi keperluan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

"Kuota harian menurut saya sangat efektif mengurangi beban subsidi yang begitu besar untuk BBM. Sekarang tinggal pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian ESDM berani tidak," beber Sultan.

Pengurangan konsumsi BBM bersubsidi dengan penempelan stiker oranye pada kendaraan dinas di lingkup pemerintah di seluruh DIY, terbukti belum ampuh diterapkan. Lantaran, baru ada separuh dari sekitar 3.000 unit kendaraan dinas yang ada. Belum lagi dengan kendaraan dinas yang menggunakan plat nomor hitam. Sehingga menyulitkan kontrol saat di tingkat stasiun pengisian bahan bakar.

Dari data yang dimiliki Dinas PUP ESDM DIY, sejak pertama kali kebijakan wajib BBM non subsidi bagi kendaraan dinas diterapkan Juli 2012, baru terpenuhi 50 persen dari target penghematan sebesar 50 ribu kiloliter.

"Benar jumlah stiker oranye yang didistribusikan pemerintah pusat memang terbatas, tapi inti masalahnya bukan disitu. Tanpa dibatasi penggunaan (BBM bersubsidi) per harinya, apa artinya himbauan penghematan. Kalau setiap mau habis, minta tambah lagi dan begitu seterusnya," tandas Sultan.

Sementara itu, total penyaluran premium di Jawa Tengah-DIY pada tahun 2012 mencapai 3.522.400 kiloliter atau 99,9 persen dari kuota yang ditetapkan pemerintah, yakni 3.523.490 kiloliter. Sedangkan untuk solar, penyaluran terealisasi 1.851.420 kiloliter atau sekitar 99,8 persen dari kuota sebesar 1.855.471 kiloliter.

Pertamina Jawa Tengah-DIY masih menunggu keputusan pemerintah untuk besaran volume kuota BBM bersubsidi yang akan didistribusikan. "Saat ini kami tetap menyalurkan BBM bersubsidi sesui kebutuhan masyarakat," kata Assistant Manager Eksternal Relation Pertamina Pemasaran Jawa Tengah-DIY, Heppy Wulansari. (hdy)

Baca  Juga  :

Sumber: Tribun Jogja
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved