Demi BBM Premium, Pejabat Ganti Plat dan Copot Stiker Mobil Dinas

Laporan Wartawan Surya, Imam Hidayat

TRIBUNNEWS.COM, MOJOKERTO - Gerakan hemat BBM yang didengungkan pemerintah ternyata tak dijalankan. Masih ada saja mobil dinas (mobdin) pejabat yang curang.

Mereka mengganti plat nopol merah menjadi hitam dan mencopot striker non subsidi yang beberapa bulan lalu ditempelkan di kaca mobil mereka.

Pemandangan ini tampak di halaman parkir Pemkab Mojokerto. Berdalih irit pengeluaran BBM, mereka mengganti plat nomor mobil dinas (mobdin) mereka menjadi warna hitam.

Mobil dinas jenis Toyota Avanza keluaran terbaru dengan nopol S 90 TP berganti plat hitam. Padahal mobil dinas yang diparkir di halaman kantor Bappeda ini seharusnya menggunakan plat merah. Demikian pula striker "Mobil ini menggunakan BBM Non Subsidi" yang dipasang di kaca belakang mobil juga sudah dicopot.

Hal serupa juga dilakukan pada mobil dinas berplat merah lainnya. Beberapa mobil dinas  ini meski tetap berplat merah, tetapi strikernya sudah dicopot.

Alasannya, mereka bisa aman menggunakan BBM bersubsidi (premium). Mobil dinas  yang tak ditempeli stiker BBM non subsidi, rata-rata plat nomor polisinya terpasang tidak secara permanen. Hal itu untuk memudahkan mereka untuk menggantinya dengan plat nopol warna hitam. Tak hanya mobil pejabat, sejumlah mobil operasional juga diberlakukan demikian. Alasannya untuk menghemat anggaran BBM.

Salah satu pejabat Pemkab Mojokerto mengatakan, sebenarnya aksi mengganti plat mobil dinas ini sudah lama terjadi. Namun memang  aksi itu semakin marak setelah adanya aturan jika mobil plat merah harus menggunakan BBM non subsidi.

”Justru yang lebih banyak adalah di satuan kerja yang kantornya di luar kantor bupati,” kata pejabat yang meminta namanya disembunyikan.

Awalnya, kata dia, mengganti plat itu agar pemegang mobil dinas bisa memanfaatkan untuk kepentingan di luar kerja (pribadi). Alasan gengsi, mereka memilih memiliki dua pelat mobil dengan warna yang berbeda namun dengan nomor yang sama.

”Tapi sekarang, ada alasan lain yakni  untuk mengelabuhi saat membeli BBM. Dengan plat warna hitam, mereka bisa leluasa membeli dan menggunakan premium,” kata pejabat ini.

Kabag Humas dan Protokol pemkab Mojokerto Ludfi Ariyono mengatakan, sebenarnya pemkab sudah menganggarkan pembelian BBM non subsidi setelah adanya aturan jika mobil dinas  harus menggunakan BBM non subsidi. Anggaran BBM penyesuaian premium ke pertamax itu diberlakukan untuk mobil kepala satuan kerja (satker) maupun mobil operasional